Pemkab Blitar Gelar Sosialisasi dan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi

NUSANTARATERKINI.COM, BLITAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar melalui Inspektorat menggelar Sosialisasi dan Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar bersama Tim Evaluator BPKP Provinsi Jawa Timur, Selasa (11/07/2023).

Sosialisasi yang diselenggarakan di Aula Integritas Kantor Inspektorat Kabupaten Blitar itu secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah diwakili Asisten Administrasi Umum Ir.Mashudi.MM didampingi Inspektur Kabupaten Blitar Agus Cunanto, SH.MH, Kepala Bappeda dan Litbang Dr. Jumali Spd. M.AP serta Irban Kinerja Basuki Rahmat,S.Sos.Msi dan Tim.

Dari BPKP yang dipimpin Yohanes Tukijan selaku Pengendali Teknis, Servian Dwiki, dan Naviqih Azharwati. Acara diikuti oleh 18 OPD sebagai peserta itu direncanakan berlangsung selama 3 (tiga) hari mendatang

Dalam sambutannya, Asisten menyampaikan bahwa bimtek SPIP ini sangat penting dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan terlebih adanya aturan baru tentang SPIP yaitu Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021.

Asisten Mashudi juga menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi antara lain, penyelenggaraan SPIP ditingkat OPD masih dianggap tugas sampingan sehingga focus penerapannya belum optimal, serta penilaian SPIP terintegrasi merupakan hal baru terutama aspek penilaiannya ditambah aspek aspek seperti managemen resiko dan indek pengendalian resiko belum tersosialisasi dengan baik.

Capaian indek SPIP Kab Blitar Tahun 2022 untuk Maturitas SPIP sebesar 3.368, Managemen Resiko memperoleh indeks 3.070 dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi 2,769, menurutnya hal ini masih dapat ditingkatkan lagi.

Sementara Yohanes Tukijan selaku Pengendali Teknis mengawali sambutan dengan mengutip makna SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Ditambahkannya, penilaian SPIP tidak seperti sebelumnya yang masing-masing aspek penilaian berdiri sendiri, melainkan sudah terintegrasi dengan aspek lain yakni Indeks SPIP, Indeks Managemen Resiko (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Bimtek kali ini akan lebih banyak praktek penyusunan dari pada teori teori, sehingga diharapkan pada akhir bimtek seluruh peserta sudah langsung bisa melaksanakan Penilaian Mandiri SPIP dimasing-masing Unitnya.

Dalam kesempatan itu Inspektur juga menyampaikan Selamat Datang kepada Tim BPK dan menyampaikan terima kasih atas kesediaannya hadir dalam acara sosialisasi ini. Disampaikan Inspektur bahwa tujuan Bimtek ini agar peserta dan OPD pengampu SPIP dalam pemahaman yang sama mengenai penilaian maturitas SPIP Terintegrasi sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Di kesempatan terpisah, menurut Inspektur hakekat SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah mengarahkan organisasi dalam kondisi yang optimal untuk mencapai tujuan organisasi, sedangkan tujuan organisasi/Instansi pemerintah tak lain mewujudkan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan.

“Oleh karena itu untuk menjamin kontinuitas penyelenggaraan SPIP perlu dilakukan penilaian dan evaluasi, penilaian SPIP dilakukan secara bertahap mulai Penilaian Mandiri oleh masing-masing OPD, Penjaminan Qualitas oleh APIP/Inspektorat, dan terakhir evaluasi oleh Tim BPKP ” tambahnya.

Kepada peserta Inspektur menyatakan harapannya agar seluruh peserta mengikuti sosialisasi ini dengan tekun.

“Ikuti acara ini dengan baik karena akan sangat berguna bagi kita semua dikemudian hari khususnya dalam Upaya meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan.” Pungkasnya. (Rid/Adv/Kmf)