Bupati Blitar Buka Pelatihan dan Sertifikasi PBJP Level I

NUSANTARATERKINI.COM, BLITAR –
Bupati Blitar Rini Syarifah membuka secara resmi Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) Level I Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2023 bertempat di Local Education Center (LEC) Kecamatan Garum, Selasa (11/7/2023).

Mengawali sambutannya, Bupati Rini Syarifah menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menginisiasi kegiatan ini, khususnya kepada BPSDM Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan fasilitasi dalam kegiatan pelatihan.

Menurut Bupati Blitar, keberhasilan dan kesuksesan pembangunan di Kabupaten Blitar salah satunya dipengaruhi oleh efektifitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, kesuksesan tersebut sangat pula ditentukan oleh kualitas dan kuantitas SDM sebagai pelaku pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Lanjutnya, kualitas atau profesionalisme ASN tersebut ditandai dengan terpenuhinya kompetensi dan integritas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang berjalan efektif dan efisien tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

“Faktor utama keberhasilan atau sebaliknya kegagalan proses pengadaan adalah faktor SDM pelaksanannya, dimana kegagalan dapat berdampak pada terjadinya pemborosan serta kerugian keuangan negara dan dapat juga berdampak pada proses hukum.” Jelasnya.

Bupati Rini juga optimis setelah selesai mengikuti kegiatan diklat ini peserta akan dapat meningkatkan kemampuan sehingga akan menjadi ASN yang berkualitas, berdedikasi tinggi, positif dan profesional.

Diungkapkannya, sepanjang Tahun 2022 banyak sekali dikeluarkan kebijakan nasional tentang katalog elektronik, seperti Instruksi Presiden, surat edaran bersama Mendagri dan Kepala LKPP, surat edaran Kepala LKPP, surat edaran KPK, dan lain-lain.

Guna mendukung hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar juga mengeluarkan kebijakan daerah yang menghimbau kepada perangkat daerah, salah satunya untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri khususnya produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui e-purchasing pada katalog elektronik lokal Kabupaten Blitar.

Terakhir, Bupati juga mengingatkan bahwa Kabupaten Blitar telah memperoleh opini dari BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 7 kali berturut-turut.

“Tentunya ini menjadi salah satu indikator penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Blitar sudah berjalan dengan baik dan tentunya saya berharap ini bisa dipertahankan dengan meminimalisir catatan dari BPK.” Pungkasnya. (Rid/Kmf/Adv)