Solidaritas HAM Papua Ajak Warga Tolak Kepentingan Oligarki
JAYAPURA – Solidaritas HAM dan Demokrasi, terdiri dari Aliansi Pemuda dan Rakyat Papua (AmpeRa), GMKI Cabang Kota Jayapura, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Cenderawasih menggelar aksi bakar lilin untuk memperingati Hari HAM Internasional yang jatuh pada 10 Desember 2019.
Aksi ini dilakukan bertempat di Kampus Peradaban Orang Papua (Kampus APK Fisip Uncen) dengan tujuan agar Hak Pendidikan Orang Papua dapat dijamin oleh negara. Kegiatan digelar sejak Pukul 19.00 WIT hingga 20.00 WIT, Selasa (10/12/2019) malam.
Dalam kesempatan tersebut, koordinator aksi Stenly S. Sayuri menyatakan pihaknya menolak Kepentingan Oligarki sebagai Penghormatan terhadap HAM.
Kata Stenly, di era Otonomi Khusus 2001, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan atau kekhususan kepada Papua. Dengan segala kewenangan yang dimiliki oleh Papua, sudah seharusnya Papua jauh lebih berkembang dari daerah-daerah lain.
Namun, kenyataannya Papua masih terus tertinggal dari berbagai sisi pembangunan.
“Menurut hemat kami, Ketertinggalan Papua dari sisi Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Kerakyatan atau hilangnya hak-hak rakyat Papua merupakan konsekuensi dari adanya kelompok oligarki di Papua,” ujar Stenly kepada wartawan dalam aksi tersebut.
Pihaknya juga menganggap, penting adanya kesadaran Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat Papua secara kolektif untuk menolak kepentingan kelompok Oligarki di Papua.
“Dalam momentum hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia. Kami yang tergabung dalam Solidaritas HAM & Demokrasi menyatakan sikap bersama untuk menolak kepentingan Oligarki di Papua, diantaranya :
1. Menolak Pembahasan RUU OTSUS Plus di DPR RI, sebelum muatan materinya di uji oleh seluruh elemen masyarakat yang ada di Papua. Rakyat Papua perlu tahu muatan RUU Otsus plus.
2. Segera lakukan Evaluasi Anggaran OTSUS 2001 sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat Papua yang ada di pelosok, pesisir dan pedalaman Papua.
3. Meminta dengan tegas kepada Gubernur Papua untuk mempertanggungjawabkan kepulangan mahasiswa eksodus ke Kota Studi masing-masing.
4. Meminta kepada Gubernur dan DPR Papua untuk membuka ke publik pertemuan bersama Investor Asing di China beberapa waktu yang lalu.
Selain itu, Yance Airai Ketua DPM Fisip Uncen menambahkan bahwa pihaknya menolak seluruh kepentingan elit politik yang memaknai HAM ke Jakarta.
“Kami minta kepada Pemda Papua untuk melihat kembali pelanggaran HAM di semua bidang baik pendidikan, kesehatan dan ekonomi,” ujarnya.
Sementara Edwardo Rumatrai
Pemuda Adat Nabire dalam kesempatan itu menyatakan, jika pemerintah melanjutkan pembahasan RUU OTSUS Plus, “maka secara tidak langsung pemerintah telah melakukan pembunuhan terhadap HAM di tanah Papua secara tidak langsung,” tutupnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Fredik Barangkea, Perwakilan Pemuda Adat Saireri, Paulus Kurni Pemuda Adat Biak Numfor. (fai/red papua)
