Trawl Buat Resah, Ratusan Nelayan Datangi Kantor Gubernur
NusantaraTerkini.Com, – Ratusan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Tradisional Bengkulu (ANTB) bersama puluhan mahasiswa dari UNIB, UMB dan Poltekes mendatangi kantor Gubernur Provinsi Bengkulu menuntut agar Plt Gubernur Provinsi Bengkulu dan Menteri Kelautan dan Perikanan menindak tegas trawl yang masih beroperasi di lautan Bengkulu, Senin (19/2/2018).
Tuntuntan yang disampaikan ratusan nelayan itu, pasalnya mereka resah, sebab alat tangkap ikan itu menggangu dan merusak sal, salah satunya termasuk pukat hela (trawis). Sementara itu, mereka menyampaikan, berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela (trawis) yang berlaku sejak Januari 2015.
Sementara disampaikan Ali Akbar, koordinator ANTB, bahwa ini baru segilintir nelayan yang melakukan aksi untuk menyampaikan tuntutannya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Jika tidak segera direspon, maka ada ancaman yang jauh lebih besar lagi dari aksi ini. Dan dirinya juga sudah berkomunikasi dengan nelayan yang berada di Kabupaten Seluma, dan nelayan tradisional lainnya.
“Kita meminta kepada Menteri ya, sekarang ini massa kita belum besar, nelayan di Provinsi Bengkulu ini ada sekitar sepuluh ribu lebih nelayan tradisional. Apabila tidak direspon cepat oleh menteri, maka akan ada ancaman yang lebih besar. Kami sudah berkomunikasi dengan seluruh nelayan tradisional di Provinsi Bengkulu ini. Mereka bilang kami siap untuk turun kelaut,” Ujar Ali.
Selain itu, sambung Ali, dirinya menginginkan Menteri Susi Pudjiastuti untuk segera menertibkan trawl tersebut, pasalnya ia tidak ingin kejadian pada tahun 1998, 1999 dan kejadian tahun 2000 tidak terjadi lagi. “Jika itu masih tetap terjadi, maka itu menunjukan memang aparat tidak bergerak, Menteri tidak bergerak dan gubernur tidak bergerak,” sambungnya.
“Trawal itu jumlahnya di daerah Kampung Bahari 235, belum yang di Muko-Muko, belum yang di Bantal, jadi kira-kira jumlahnya ada 350 trawl. Dan itu yang punya hanya ada segelintir orang, pelaku-pelakunya yang tukan operatornya itu juga miskin, itu yang buat kita miris,”pungkasnya. (DDK)
