Soal Statemen “Mayat Bergelimpangan”, Tidak Tepat Diucapkan Wakil Rakyat
BENGKULU – Mayat Bergelimpangan yang diucapkan salah satu wakil rakyat yang ada di Kota Bengkulu terkait maraknya penyebaran virus covid-19 di berbagai provinsi di Indonesia, khususnya provinsi Bengkulu menjadi sorotan kalangan aktivis mahasiswa.
Seperti halnya yang disampaikan oleh Anggara Andika Pratama, S.Sos salah satu aktivis organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), bahwa ia meminta kepada semua petinggi Provinsi Bengkulu untuk tidak mengambil langkah lockdown.
“Saya meminta kepada semua petinggi di Provinsi Bengkulu untuk tidak mengambil langkah atau tidak perlu lockdown. Menurut saya kalau Bengkulu lockdown, apakah pemerintah siap menafkahi semua masyarakat di Provinsi Bengkulu yang terdiri dari 9 kabupaten 1 kota ini, yang mayoritas pekerjaannya adalah buruh, petani dan berjualan di pasar,” kata Anggara.
Kemudian Anggara juga menyampaikan soal adanya statemen “mayat bergelimpangan” yang diucapkan oleh seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Bengkulu, dinilai tidak tepat.
“Saya rasa perkataan itu tidak tepat untuk diucapkan oleh wakil rakyat, seharusnya saat ini kita berbicara bagaimana penanganannya, bagaimana solusinya biar virus ini tidak berdampak di Provinsi Bengkulu, bukan malah membuat statemen yang menurut saya itu ngawur. Harusnya seorang wakil rakyat itu menghimbau kepada rakyatnya bagaimana cara pola hidup sehat, bukan menekan pemerintah minta lockdown. Karena tidak semua lockdown itu bebas dari virus, contoh di India,” tandas Anggara.
Selain itu, ia berpendapat bahwa Lockdown dapat mematikan mata pencarian rakyat yang berkerjanya di perkebunan,persawahan dan lain sbagainya. Karena menurutnya, Anggota Dewan punya gaji besar, punya dana aspirasi, punya tunjangan,punya jaminan kesehatan. Pejabat pemda, pemkot, dan pemprov punya gaji tetap,tunjangan,jaminan kesehatan. PNS gaji tetap,tunjangan kesehatan.
“Nah,kalau masyarakat biasa tidak punya penghasilan tetap, yang nyadap karet harga getah murah. Bahkan terhitung mulai tanggal 1 april pabrik karet tutup, jadi penghasilan mereka dari mana? mau jualan di pasar, pasar di tutup. Jadi solusinya gimana?.” ujar Anggara.
Terakhir ia menyampaikan pemkab, pemkot, pemprov, DPRD Provinsi, DPRD Kota, DPRD Kabupaten harus siap menafkahi rakyat se provinsi bengkulu, jikalau keputusan lockdown ini diambil oleh pemerintah.
“Harapan saya, semua itu harus di pikirkan matang-matang dan harus lebih banyak belajar dalam merespon setiap masalah,” tutup Anggara. (red)
