Rapat Paripurna Ke – 7 DPRD Provinsi Bengkulu Mendegarkan LKPJ Gubernur

NusantaraTerkini.Com, Bengkulu – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2017 oleh Plt. Gubernur Provinsi Bengkulu, Rohidin Mersyah dalam Rapat Paripurna ke – 7 yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, Kamis (19/03/18).

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Ihsan Fajri mengenai LKPJ oleh Plt. Gubernur Bengkulu.

Rohidin menjelaskan mengenai LKPJ Kepala Daerah tahun 2017, Pemerintah Provinsi telah melaksanakan dan mengupayakan sebaik mungkin mengenai Penyelenggaran Pemerintah, Pembangunan, serta Pelayanan Masyarakat di Provinsi Bengkulu.

“LKPJ tahun 2017 telah diupayakan seoptimal mungkin oleh Pemerintah Provinsi, diantaranya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat di Provinsi Bengkulu berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu 2016 – 2021”. Jelas Rohidin.

Dengan keberhasilan program yang telah terlaksana itu tidak lepas dari kerjasama serta koordinasi antar Pimpinan Daerah serta Lembaga Eksekutif dan Legislatif.

“Hal tersebut dapat terwujud juga berkat adanya koordinasi dan komunikasi yang sinergis antara Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif serta antar Pimpinan Daerah di Provinsi Bengkulu melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sehingga keamanan dan ketertiban di Provinsi Bengkulu selama tahun 2017 tetap kondusif, aman, dan terkendali”. Tambahnya lagi.

Setelah disampaikan LKPJ, Rohidin menyampaikan ketidakpuasannya dalam aspirasi serta keinginan masyarakat yang belum terpenuhi. Bukan dikarenakan Pemerintah yang tidak peka, melainkan keterbatasan dalam sunber daya terutama pada keuangan.

“Saya menyadari sepenuhnya bahwa dalam pelaksanaan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan pada tahun 2017 belum dapat memenuhi seluruh aspirasi dan keinginan masyarakat serta menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal ini bukan la disebabkan karena Pemerintah Daerah kurang peka dan kurang memperhatikan aspirasi serta kebutuhan madyarakat, namun semata – mata karena keterbatasan sumber daya terutama dana yang kita miliki, dan setiap permasalahan yang terjadi akan kita selesaikan sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan”. Tutup Rohidin.(Nindri/adv)

Rekomendasi
Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.