KPK Gandeng Media Center Pemprov Bengkulu
NusantaraTerkini.Com, JAKARTA – Koordinator Supervisi (Korsup) KPK, Aldinsyah Nasution merasa tertarik dengan kinerja Media Centre (MC) Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mendukung upaya terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih & transparan.
“KPK akan membangun kerjasama dengan Media Centre (MC) Bengkulu agar semua program aksi pencegahan korupsi bisa dibantu publikasinya oleh temen-temen MC,” ungkap Choky, sapaan akrab Korsup KPK itu, kemarin (30/9) di Jakarta.
Salah satu tugas utama dari MC, menurut Choky, adalah meliris setiap program aksi yang telah disepakati oleh Pemprov Bengkulu guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Salah satu bentuk pengelolaan tersebut adalah mewujudkan program E-Government seperti E-Budgeting, E-Planing, E-Controlling, serta yang lain.
Semangat untuk mewujudkan kerjasama pencegahan korupsi itu dimotivasi oleh keberhasilan Pemkota Surabaya melakukan penghematan anggaran hingga puluhan miliar rupiah pasca penerapan program E-Government tersebut. Juga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola berbagai fasilitas publik, seperti taman, jembatan, lapangan olah raga, maupun fasilitas lainnya.
Jalinan kerjasama itu, menurut Choky sangat diperlukan agar daerah-daerah lain bisa menjadikan Media Centre sebagai salah satu garda terdepan dalam upaya pencegahan tindak korupsi. Menurutnya, jika MC sudah berhasil menata diri dan membangun kerjasama yang baik dengan berbagai komponen media massa, baik lokal maupun nasional, maka akan lebih mudah dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan.
Bentuk kerja sama MC dengan KPK tersebut, juga melengkapi kerja KPK dalam mendorong terwujudnya gerakan bersama untuk melakukan upaya pencegahan korupsi seperti halnya MoU Kota Surabaya dan Pemkab Sidoarjo dengan 4 Provinsi dan 40 Kabupaten/Kota di Indonesia. “Pak Choky bilang bahwa MC Bengkulu akan dijadikan sebagai salah satu model MC di berbagai Pemprov dan Pemkab/Pemkot di Indonesia. Bagi kami, ini merupakan sebuah kehormatan bagi Bengkulu dan harus kami sambut dengan kerja lebih keras lagi,’’ tandas Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti.
Menurut RM, sapaan akrab Gubernur Bengkulu itu, model pengelolaan MC dalam menopang terwujudnya tata kelola sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi telah menarik minat KPK. Menurut RM, menirukan Choky, MC telah berhasil membangun tradisi baru sebagai “humas Pemprov” dalam menopang tekad dan komitmen pimpinan daerah dalam melakukan pencegahan korupsi.
“Pak Choky akan membawa model tata kelola Media Centre dari Bengkulu ini untuk dikembangkan ke daerah-daerah lain yang sudah ada kerjasama dengan KPK,” tambah RM.
Seperti diketahui, untuk mewujudkan E-Government itulah, RM telah melakukan berbagai upaya dan terobosan. Langkah pertama yang dilakukan Gubernur terpilih periode 2016-2021 menggelar Pakta Integritas pada 1 Maret 2016 silam yang diikuti oleh 1.117 pejabat struktural eselon II hingga eselon IV di lingkungan Pemprov Bengkulu. Dalam nota komitmen tersebut, ada 3 pantangan yang harus dipatuhi jajaran PNS yakni tidak korupsi, tidak narkoba, dan tidak berbinis dalam birokrasi.
Dari Pakta Integritas itulah, menurut Gubernur yang juga mantan anggota Komisi I DPR RI itu, Pemprov Bengkulu terus melakukan berbagai langkah pencegahan, terutama dengan Korsup KPK, termasuk MoU dengan Pemkot Surabaya dalam mewujudkan agenda E-Government.
“Termasuk dengan Pemkab Sidoarjo dalam hal penanganan perijinan agar kelak ngurus ijin tidak perlu dalam hitungan hari, tapi jam. Dengan cara inilah, akan banyak investor tertarik ke Bengkulu dan ekonomi rakyat akan bangkit karena makin banyak lapangan kerja.” (MC/NBA)
