OKP Di Papua Nilai Pelarangan WNI Masuk Israel Merugikan Masyarakat Indonesia
Nusantara Terkini.Com, Jayapura-Tanggal 9 Juni 2018 mendatang Pemerintah Israel melarang turis berkewarganegaraan Indonesia memasuki wilayahnya termasuk Yerussalem.
Kebijakan ini dikeluarkan atas penangguhan visa bagi Warga Israel yang ingin ke Indonesia.
Mengenai hal ini, sejumlah organisasi kepemudaan di Papua ikut angkat bicara.
Salah satuhya, aliansi Pemuda Mahasiswa Dan Rakyat (Ampera) Papua yang menilai kebijakan yang dilakukan Israel merugikan masyarakat Indonesia termasuk di Papua baik umat Muslim maupun umat Nasrani.
“Kami harapkan pemerintah Indonesia bisa melakukan lobi dengan pemerintah Israel sehingga tak ada pembatasan seperti ini lagi mengingat banyak situs keagamaan di sana,” ujar Stenly Salamahu Sayuri Ketua Umum Ampera Papua kepada wartawan, Senin (4/6/2018).
Kata Stenly, kerugian juga dialami mereka dari pengusaha asosiasi penerbangan yang tentu perlu dicari jalan keluar.
“Rentetan kebijakan Indonesia terhadap Israel terutama berkaitan dengan konflik Israel Palestina menjadi pemicu hal ini. Untuk itu pemerintah Indonesia harus membuat kebijakan yang lebih populis artinya mampu diterima masyarakat di Indonesia dalam konteks keragaman,” jelasnya.
Ia menilai persatuan kesatuan di Indonesia jauh lebih penting dari pada konflik luar negeri.
“Jadi kebijakan pemerintah Indonesia dapat mengedepankan sisi keagamaan karena melihat kebijakan pemerintah Israel sangat merugikan warga Indonesia yang ke sana,” tambah Stenly.
Hal senada juga disampaikan Jansen Privedia Kareth selaku Sekjen Koalisi Mahasiswa Dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R) yang menginginkan pemerintah lebih bijak.
Pihaknya berpendapat, kebijakan yang ada harus dicerna dan perlu ada komunikasi antara Indonesia dan Israel walaupun tak ada hubungan diplomasi.
“Kita akan menyamakan persepsi dan menyuarakan secara terbuka kepada pemerintah tentang hal ini,” ujar Jansen.
Diketahui, pemerintah Indonesia memang telah menolak visa masuk untuk 53 warga Israel. Konfirmasi itu disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Indonesia Yasonna Laoly.
Meski begitu diberitakan alasan penolakan tersebut tak bisa diungkapkan.
Selain itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengingatkan bahwa Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik formal. Sementara dukungan terhadap Palestina juga terus ada. (FN)
