Bila Menang, Prabowo Akan Mekarkan Papua Menjadi Setidaknya 5 Provinsi
Papua – Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 2 Prabowo – Sandi langsung merespon aspirasi masyarakat Papua yang disampaikan Ketua DPD Gerindra Papua Yanni, SH dan 29 DPC Gerindra se-Provinsi Papua dalam pelbagai kesempatan.
Hal ini disampaikan Yanni SH selaku Ketua DPD Gerindra Papua yang juga Ketua Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo – Sandi kepada wartawan, di Jayapura, Jumat (22/2) malam.
“Prabowo-Sandi bukan hanya mendengar tetapi juga telah mempelajari secara serius berbagai problem pembangunan yang dirasakan masyarakat Papua, termasuk kebijakan-kebijakan yang telah ada sebelumnya yaitu Otonomi Khusus Papua,” ujar Yanni.
Kata dia, setidaknya terdapat beberapa issu penting yang menjadi komitmen politik Prabowo-Sandi untuk mewejudkan Papua adil makmur.
“Penempatan Putra-putra terbaik Papua di semua kementerian, ini salah satu aspirasi kami. Karena, Papua ini memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar.
Prabowo-Sandi berkomitmen untuk memberikan akses yang lebih besar kepada putra-putri terbaik Papua menduduki jabatan-jabatan strategis di semua kementerian. Jadi bukan hanya 1 orang menteri sebagaimana yang selama ini terjadi, tetapi juga harus ada pada jabatan-jabatan struktural di semua Kementerian,” jelas Yanni.
Ia juga menyampaikan, Prabowo-Sandi berpendapat permasalahan di Papua tidak cukup diselesaikan hanya dengan pemberlakuan Otonomi Khusus, tetapi harus disertai dengan kebijakan-kebijakan strategis yang mampu mendorong efektivitas implementasi Otonomi Khusus serta sinergitas strategi dan kebijakan-kebijakan nasional lainnya.
Sementara aspirasi lainnya yakni pemekaran Papua menjadi 5 Provinsi berdasarkan 5 Wilayah Adat, Prabowo-Sandi menilai bahwa Provinsi Papua memiliki wilayah yang sangat luas dengan sumber daya alam yang sangat potensial sehingga sudah saatnya dimekarkan menjadi minimalal 5 Provinsi.
“Melalui pemakaran ini maka pembangunan di semua sektor pada 5 Wilayah Adat tersebut dapat dipacu secara lebih cepat, karena ada 5 APBD Provinsi disitu,” ungkapnya, membacakan respon Prabowo -Sandi.
Hal lainnya yang langsung direspon Prabowo – Sandi adalah alokasi Otonomi Khusus diberlakukan secara parmanen.
Otonomi Khusus bagi Papua termasuk Aceh merupakan amanat negara yang telah dijamin dalam konstitusi. Oleh karena itu sangat tidak tepat jika alokasi Dana Otonomi Khusus yang diatur dalam Undang-Undang sekarang memiliki jangka waktu tertentu.
“Kalau negara sudah menetapkan Papua wilayah dengan kekhususan tertentu, maka harus disertai dengan kekhususan dalam konteks anggaran. Tidak boleh kekhususannya permanen, kemudian anggarannya bersifat temporel, ini keliru. Jadi Prabowo-Sandi berkomitmen merubah cara pandang Negara terhadap Papua dalam konteks penerapan Otonomi Khusus,” tandasnya. (Faizal Narwawan)
