Arif Gunadi dapat Raport Merah dari Mendagri, Aktivis Tuntut Sang PJ. Wali Kota Mundur

Bengkulu – Pupus sudah harapan masyarakat Bengkulu kepada Pj. Wali Kota Bengkulu  Arif Gunadi yang dinilai Mendagri Tito Karnavian, Pemkot Bengkulu gagal dan bahkan mendapatkan raport merah atas capaian rendah pendapatan keuangan daerah Kota Bengkulu di tangannya saat ini.

 

Hal ini terungkap saat Mendagri membeberkan evaluasi capaian pendapatan daerah per 3 November 2023 dalam acara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 yang disiarkan secara live melalui channel youtube kemendagri. 

 

Dalam siaran live pada Senin, 6 November 2023 ini terlihat sebanyak 24 Kabupaten dan 16 Kota di Indonesia sumringah mendapat penghargaan berupa penyerahan Insentif Fiskal atas prestasi penanganan inflasi daerah. 

 

Namun tidak untuk Pemerintah Kota Bengkulu, jangankan mendapatkan prestasi, malah raport merah menyala di kategori capaian pendapatan rendah yaitu hanya di angka 61,42 persen, jauh dibawah rata-rata nasional untuk kategori Kota se-Indonesia yaitu pada angka 71,26 persen.

 

Sebaliknya patut disyukuri karena terbukti mampu mengharumkan nama daerah, Pemprov Bengkulu di bawah kepemimpinan Gubernur Rohidin Mersyah, berada di peringkat Ke-5 kategori Provinsi terbaik pencapaian pendapatan daerah provinsi, yaitu di angka 81,89% melejit jauh di atas angka rata-rata provinsi secara nasional yaitu 74,73 %.

 

Untuk Kota Bengkulu, persoalan mendasar yang ditinggalkan Walikota Bengkulu Helmi Hasan dan Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi di akhir masa jabatannya, 25 September 2023 lalu, adalah rendahnya capaian PAD yang digawangi Arif Gunadi selaku Sekretaris Daerah definitif saat itu, diketahui baru mencapai 35% per akhir September 2023, dari target Rp 328 miliar.

 

Persoalan ini terungkap dengan terang ke publik, ketika Pj. Wali Kota Bengkulu Arif Gunadi  melalui Plh. Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Medy Pebriansyah secara terang-terangan di salah satu media nasional, menyatakan akan memotong TPP ASN Kota Bengkulu karena kondisi keuangan daerah yang sedang tidak normal, sebagaimana dikutip dari media bengkulu.antaranews.com terbit pada Kamis, 12 Oktober 2023. 

 

Dalam pernyataan pers Medy Pebriansyah saat itu juga mengakui capaian PAD baru mencapai 35% dari target Rp 328 miliar.

 

Namun selang sehari, informasi pemotongan TPP ASN ini yang menyebar dengan cepat di kalangan ASN Kota Bengkulu, dengan sigap pula Medy Pebriansyah pada 13 Oktober 2023, membantah sendiri pernyataannya tersebut,  dan mengatakan hal itu hanyalah berita Hoax semata, Medy Pebriansyah meyakinkan TPP ASN akan dibayar secara penuh sampai akhir tahun. 

 

Berita tentang bantahan Medy Pebriansyah yang membantah perkataannya sendiri ini, mencoba meyakinkan seyakin-yakinnya bahwa tidak akan ada pemotongan TPP ASN Kota Bengkulu di akhir tahun 2023.

 

Melalui rilis resminya saat itu, berita bantahan ini kemudian diviralkan oleh banyak media massa untuk mendinginkan situasi yang bergejolak di kalangan ASN Kota Bengkulu.

 

Terlebih kejadian pada waktu sebelumnya di hari Jumat, 22 September 2023 atau satu hari menjelang habisnya masa jabatan Walikota Bengkulu Helmi Hasan, dan Wakil Walikota Dedy Wahyudi, terjadi demonstrasi puluhan tenaga kesehatan yang menuntut pencairan TPP ke Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, yang tak kunjung dibayarkan sejak bulan Mei 2023.

 

Kabar terbaru, fakta yang sebenarnya terungkap di tanggal 31 Oktober 2023, ketika Rancangan Perda APBD- Perubahan 2023 dari Pemkot Bengkulu sampai di tahap evaluasi Pemprov Bengkulu.

 

Hasil evaluasi ini membuka kenyataan yang malahan sebaliknya dari bantahan Medy Pebriansyah yang membantah perkataannya sendiri itu. 

 

Fakta mengungkapkan dalam rancangan APBD-Perubahan Tahun 2023, ternyata Pj. Wali Kota Bengkulu Arif Gunadi bersama Plh. Sekda Kota Bengkulu Medy Pebriansyah benar-benar merencanakan pemotongan Anggaran TPP ASN Kota Bengkulu yaitu  sebesar Rp 21.197.898.987 (dua puluh satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

 

Atau dalam persentase TPP ASN Kota Bengkulu akan dipotong sebesar 21% di APBD Perubahan 2023. 

 

Beruntung, nasib ASN Kota Bengkulu terselamatkan dengan pernyataan tegas Gubernur Bengkulu dalam kutipan evaluasinya yang minta Pj. Wali Kota Bengkulu untuk membatalkan rencana pemotongan TPP tersebut.

 

Dan malahan sebaliknya Gubernur meminta Pj. Walikota Bengkulu harus memprioritaskan pembayaran TPP ASN dalam APBD-P Kota Bengkulu 2023.

 

Persoalan demi persoalan yang terus terkuak dengan kondisi keuangan Pemerintah Kota Bengkulu, seakan menghapus gegap gempita pesta kemeriahan pengantar akhir tugas Walikota-Wakil Walikota Bengkulu yang diberi tema acara Festival Semarak Merah Putih.

 

Festival yang digelar besar-besaran ini selama 12 hari berturut-turut yaitu dari 11 September 2023 sampai dengan 23 September 2023. 

 

Menghadirkan deretan artis ibukota diantaranya, Kotak, Kangen Band, Feby Putri, Ghea Indrawari & Soegi Bornean. 

 

Selain itu juga ada beragam festival dengan hadiah-hadiah menarik seperti food festival, fashion, costume and cosplay runway, breakdance competition, mural competition, photography competition yang dipromosikan secara gencar oleh EO (event Organizer).

 

Namun belakangan mencuat ternyata kewajiban pajak daerah yang seharusnya dipungut dari hasil penjualan tiket acara ini tak tahu entah ke mana. 

 

Dimuat dalam berita media massa di Kota Bengkulu pada 6 Oktober 2023, Kepala Bappeda Kota Bengkulu pun tidak mengenal sama sekali nama EO yang menyelenggarakan acara tersebut, sehingga berkemungkinan potensi PAD puluhan juta bahkan ratusan juta dari event 12 hari berturut-turut tersebut bakal raib ditelan waktu.

 

Ungkapan seorang aktivis independen, pejuang aspirasi masyarakat Kota Bengkulu Syaiful Anwar, Koordinator Aksi Rakyat  Bengkulu Menggugat (RBB), di kondisi ini dapat dibenarkan sebagai ungkapan yang mewakili berbagai unsur masyarakat Kota Bengkulu. 

 

Yaitu kecewanya masyarakat umum atas semakin peliknya, bahkan semakin bertambah beragam persoalan di Pemerintah Kota Bengkulu.

 

Jangankan menyelesaikan masalah, tetapi malah menambah persoalan baru. Untuk itu setelah hasil evaluasi ini, saya minta Pj, Walikota Bengkulu, Arief Gunadi untuk mundur, sebelum dievaluasi Mendagri. Tambah Syaiful Anwar.

 

Termasuk mirisnya dengan nasib para ASN Pemkot Bengkulu yang semakin sulit kehidupannya, karena TPP tak kunjung dibayar bahkan nyata akan dipotong, bila tidak diselamatkan Gubernur Bengkulu yang tegas memberikan evaluasi rancangan Raperda APBD-Perubahan 2023 yang digawangi Pj. Wali Kota Bengkulu Arif Gunadi, bersama Plh. Sekda Kota Bengkulu Medy Pebriansyah.

 

Diketahui, massa yang tergabung dalam Rakyat Bengkulu Menggugat (RBB) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Inspektorat Kementerian Dalam Negeri. 

 

Aksi itu menuntut agar Inspektorat Kemendagri segera melakukan evaluasi terhadap jabatan Arif Gunadi sebagai penjabat Wali Kota Bengkulu, pada Rabu, (01/11/2023).

 

Syaiful Anwar menuturkan, sejak Arif Gunadi menjabat kondisi tata kelola pemerintah Kota Bengkulu tambah amburadul. 

 

Hal itu ditandai dengan semakin banyaknya masalah yang terjadi di Kota Bengkulu sejak 2 bulan terakhir. 

 

Mulai dari tata kelola pemerintahan hingga semakin buruknya kondisi perekonomian.

 

Secuil harapan  masyarakat Kota Bengkulu yang tersisa saat ini, tertuju pada tumpuan terakhir yaitu kebijakan dan solusi dari Menteri Dalam Negeri,  untuk dapat turut bertanggung jawab karena telah memberikan mandat kepada Arif Gunadi sebagai Pj. Walikota Bengkulu. 

 

Masyarakat menunggu langkah apa yang akan dilakukan kemendagri untuk menyelamatkan Pemerintah Kota Bengkulu yang semakin terpuruk saat ini.