Gandeng KPK, Pemkab Blitar Gelar Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi
Blitar – Pemerintah Kabupaten Blitar menggelar acara Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemkab Blitar tahun 2019 dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Divisi Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) bertempat di Hall Wisata Kampung Coklat, Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, Rabu (16/10/2019).
Acara sosialisasi yang diinisiasi oleh Inspektorat Kabupaten Blitar selain dihadiri Bupati Blitar, Drs H Rijanto MM juga dihadiri Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Blitar, kepala OPD, bagian, Camat, kepala kelurahan, kepala puskesmas, perwakilan Kepala Desa serta perwakilan kepala sekolah.
Dalam sambutannya, Bupati Rijanto menyampaikan terima kasih kepada narasumber dari KPK yang berkenan hadir dalam rangka memberikan penjelasan terkait pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
“Melalui kegiatan ini diharapkan bisa menuju arah perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam rangka pencegahan korupsi,” jelas Bupati Blitar.
Bupati Rijanto juga berharap pada acara sosialisasi ini, narasumber dari KPK memberikan penjelasan kepada kita semua dan memberikan ruang berdiskusi atau tanya jawab soal gratifikasi.
“Pada intinya kami berkomitmen untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Blitar, sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik,” tandas Bupati.
Sementara itu, Koordinator Wilayah VI Korsupgah KPK, Asep Rahmat Suwandha mengatakan, kami sangat mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar yang senantiasa berkoordinasi dengan jajaran KPK.
Asep mengungkapkan, Kabupaten Blitar dalam program pencegahan korupsi masuk peringkat tiga dari 39 pemda di Jawa Timur, ini bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai, tapi dilain pihak kita masih mempunyai waktu sekitar dua bulan lebih sampai akhir tahun untuk membuktikan bahwa bisa mempertahankan bahkan memperbaiki peringkat.
“Ini bukan soal juara-juaraan, tapi paling tidak gambaran presentasi atau pencapaian pencegahan korupsi dan ini menggambarkan bagaimana komitmen kepala daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.” terangnya. (Rid/Kmf/Adv)
