Wujudkan Inpres No 2/2021, Pemkab Labusel Jamin Kepesertaan Program BPJAMSOSTEK Bagi Non-ASN Tahun 2022

Nusantaraterkini.com | Labusel – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) menyatakan dukungannya terhadap Inpres nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Komitmen tersebut akan berjalan mulai tahun 2022 dimana seluruh Non-ASN di lingkungan Pemkab Labusel akan mendapatkan perlindungan jaminan sosial Badan Penyelenggara Sosial Jaminan Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).

Hal tersebut, sampaikan langsung oleh Bupati Labuhanbatu Selatan, H Edimin disela kegiatan penadatanganan perjanjian kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran di lantai 3 kantor Bupati setempat, Jumat (3/12/2021).

“Pemkab Labuhanbatu Selatan berkomitmen mendukung program pemerintah ini, memberikan jaminan perlindungan sosial bagi pekerja di sektor formal maupun informal,” ujar Bupati Edimin di saat memberikan sambutan.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan MoU antara BPJamsostek Cabang Pratama Labuhanbatu Selatan dengan Pemkab Labuhanbatu Selatan tentang kepesertaan bagi Non-ASN pada tahun 2022.

Sementara itu Kepala Kantor Cabang Kisaran, Zeddy Agusdien mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Labusel yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program sosial ketenagakerjaan.

“Kami sadar komunikasi dan dukungan yang baik dari pemerintah daerah sangat membantu kami dalam menjalankan amanah yang diberikan negara kepada BPJAMSOSTEK,” ujarnya.

Sebagai informasi, BPJAMSOSTEK Labusel hingga bulan November 2021 sudah melayani 2.683 pekerja dan atau ahli waris yang mengajukan klaim dengan total pembayaran Rp 40,19 Miliar.

Pada tahun 2022 pemkab labusel berkomitmen untuk mendaftarkan tenaga kerja Non-ASN dalam program jminan kcelakaan kerja (JKK) & jaminan kematian (JKM) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Labusel Ahmad Padli Tanjung S.Ag, Sekretaris daerah Heri Wahyudi Marpaung, S. STP, M. AP, asisten, staff ahli dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan santunan klaim secara simbolis bagi keluarga (ahli waris) dari lima orang pekerja. (Indra Lubis)

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.