Wartawan Media Online Tolak Kerjasama DPRD Kaur.

Kaur – Sekretariat DPRD Kaur bersama dengan wartawan Media Online, media cetak dan elektronik mengadakan rapat koordinasidi Ruang Komisi II DPRD Kaur, Rabu (6/3/2019).

Rapat ini dibuka langsung oleh Kepala Bagian Humas dan Protokoler DPRD Kaur, Arjan, S.Si.

Koordinator Wartawan Media Online, Yanda Gustiarsyah, menyampaikan, gabungan wartawan media online meminta agar pihak DPRD Kaur berlaku adil dalam pembagian anggaran publikasi.

“Adil dalam artian proporsional, pemerintah suka tidak suka harus membuka mata terhadap kondisi kekinian, fakta empiris hari ini, media online unggul dalam sisi kecepatan, daya sebar, framing isu dan hebatnya lagi jejak digital media online bertahan selamanya, sampai objek beritanya tak ada lagi di dunia, berita tetap ada. Jadi ketika Anda diberitakan Selingkuh, korupsi atau berzinah, maka cucu dan cicit anda akan ikut membacanya puluhan tahun mendatang, ada kekurangan pengetahuan permanen yng mendera pemerintah.  Mari kita sedikit cerdas, lakukan survei, cek saja dari puluhan orang di gedung dewan, berapa orang yg membaca atau menonton media konvensional, angkanya pasti kecil sekali, jadi permintaan teman-teman sangat beralasan bukan hal yang muluk-muluk.” Jelas Pria yang Akrab disapa Kasat ini.

“Pemerintah sebagai kelas terpelajar, saya nilai lamban dan tak tanggap melihat kondisi faktual hari ini, ada semacam kekurang cerdasan, melihat kondisi kekinian dengan kacamata lampau, ” tambah Yanda.

“Kami meminta porsinya 50% untuk media online .” Tegas yanda.

Salah satu wartawan Media Cetak Harian, Julianto, menolak dana dibagi menjadi 50% dikarenakan mereka masih mau koordinasi dengan pimpinan.

“Kami menolak dana dibagi menjadi 50%, dikarenakan kami masih mau koordinasi dengan pimpinan”. Jelas Julianto.

Kabag Humas DPRD Kaur tetap kekeh tak mau menerima keinginan media online.

“Kami akan mengakomodir seluruh wartawan dengan adil, akan tetapi tidak akan dibagi 50%-50%”. Kata Kabag Humas DPRD Kaur, Arjan, S.Si.

Dikarenakan permintaan tidak bisa diakomodir oleh pihak Humas DPRD Kaur, seluruh wartawan media online memilih untuk keluar dari ruangan rapat, dan memutuskan untuk tidak melakukan kerjasama dengan pihak DPRD Kaur.

Gabungan wartawan media online berencana akan berkoordinasi dengan BPKP dan BPK RI perwakilan Bengkulu untuk mengecek dasar bayar yang menjadi rujukan Sekwan Kaur, mengingat ini uang negara. (ynd)

Rekomendasi
Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.