Wakil Ketua Dewan Maklumi TNI-Polri Belum Dilibatkan Pembahasan Relaksasi Hiburan Malam

Nusantaraterkini.com (Surabaya) – Rencana Walikota Surabaya, Eri Cahyadi membuka kembali 8 bidang usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (RHU) yaitu bar, karaoke, diskotik, pub, kelab malam, panti pijat, spa, serta bioskop yang sampai sekarang ini dilarang operasional berdasarkan Perwali Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya ternyata belum melibatkan TNI-Polri. Hal ini terungkap dalam pertemuan para pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan pengusaha RHU atau perwakilannya, Selasa (23/3/2021), pukul 16.00 WIB, bertempat di ruang sidang Walikota atas undangan dari Sekretaris Kota Surabaya (Sekkota), Hendro Gunawan. 

Dalam pertemuan yang beragendakan sosialisasi protokol kesehatan (prokes) Covid-19 itu rupanya membahas rencana pembukaan 8 RHU dan tidak tampak perwakilan dari unsur TNI-Polri. Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB dan Linmas), Irvan Widyanto saat pertemuan memaparkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus dipenuhi pengusaha dan karyawan RHU seperti pengajuan assessment (penilaian) kepada Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Surabaya, penerapan prokes, dan pembentukan Satgas Covid-19 mandiri di setiap tempat RHU.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, AH Thony, Kamis (25/3/2021) memaklumi bila institusi ‘samping’ TNI-Polri belum dilibatkan dalam rencana Walikota Surabaya memberi kebijakan relaksasi terhadap usaha RHU. Thony, begitu sapaan akrabnya, berpendapat Pemkot Surabaya saat ini masih dalam tahap komunikasi internal dulu, yaitu dinas terkait bersama pengusaha RHU.

“Nanti setelah tahap komunikasi internal itu sudah selesai, saya yakin Pemkot Surabaya pasti akan melibatkan institusi samping diantaranya TNI-Polri dalam relaksasi RHU,” ujarnya.

Politikus Partai Gerindra ini berpesan apabila Walikota Surabaya nantinya jadi relaksasi RHU, agar pengusaha dan karyawan RHU dapat mematuhi aturan main yang ada. Thony berharap kebijakan Walikota Surabaya relaksasi RHU dapat membuka lapangan kerja dan membangun ekonomi Kota Surabaya.

Kepala Penerangan Korem (Kapenrem) 084 Bhaskara Jaya, Mayor Inf Atjep Hindarsjah, Kamis (25/3/2021), mengakui pihaknya sampai saat ini belum menerima surat undangan dari Pemkot Surabaya soal rencana relaksasi RHU. Ia menyatakan semuanya tergantung Pemkot Surabaya dan menyarakan awak media ini menghubungi Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB dan Linmas) Kota Surabaya. (Fajar Yudha Wardhana)

Rekomendasi

Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.