Wakil DPRD : Mau Dapat Iklan Harus Masuk Daftar Pokja

Tangerang, Nusantaraterkini – “Anggaran Publikasi APBD 2021 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang meningkat 10 ‰ namun, Media yang berhak mendapatkan Advertorial dan Iklan harus terdaftar pada Grup – Grup Pokja Wartawan di Kota Tangerang.

Silakan, Bawa nama Pokja/ Group Wartawan yang sudah ada di Kota

Tangerang maka dipastikan kehumasan DPRD, akan membagikan daftar tayang publikasi Advertorial dan Iklan,” jelas Turidi Susanto belum lama ini lewat Telepon Seluler nya, saat diminta keterangan nya tentang anggaran Publikasi di DPRD Kota Tangerang.

“Sudah kesepakatan , bergabung saja dengan Pokja atau Grup yang sudah ada tersebut, kalau tidak maka, tidak berhak dapat iklan dan Advertorial,”pungkas nya.

Ditempat terpisah Rahman Faisal, S.S., M.M. Dosen D3 Akuntansi – Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang (UNPAM) mengatakan, Sejatinya anggota dewan itu dihormati rakyat karena sikap Keadilan nya, maka harusnya mendukung kebebasan Pers, sudah menjadi tugasnya DPRD Kota Tangerang untuk membuat kebijakan yang berkeadilan baik sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, terlebih dalam pembagian, Advertorial dan Iklan untuk Pers.

“Jangan sampai masyarakat menduga kue, advertorial dan iklan hanya untuk pencitraan DPRD saja sehingga lupa dengan Tugas Pokok dan Posisi (Tupoksi) yang diharapkan masyarakat tidak lain dan tidak bukan adalah hasil kerja yang nyata bukan retorika semata,” tegasnya.

Menurut Rahman, DPRD itu sudah menjadi rumah Rakyat yang memiliki banyak Fungsi minimal yang paling menonjol dari 3 (tiga) fungsi adalah fungsi Legislasi ; terkait dengan peraturan daerah Pemkot Tangerang. Jika Fungsi ini tidak berjalan dengan baik, lalu bagaimana masyarakat dapat mempercayai kinerjanya? Untuk membuktikannya fungsi Legislasi tentu mengarah kepada asas keadilan bukan keberpihakan.

“Bukan saja pembahasan Perda, ada juga Fungsi Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah seperti monitoring dan evaluasi Penghasilan Asli Daerah (PAD) yang akan dimasukkan dalam perencanaan (APBD) Pemda, tidak terlepas dengan sektor Pengawasan, yaitu kewenangan yang mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah,” tukas Dosen Unpam itu.

Pertanyaan, Dengan mengakomodir organisasi – organisasi profesi kewartawanan lokal yang belum diakui oleh Dewan Pers, kita melihat DPRD kurang santun dalam mencerdaskan masyarakat. Alangkah bijak jika setiap publikasi dan lainnya dapat diterima masyarakat dengan objektivitas yang dapat dipercaya dan transparan.

“Pasalnya, Ada Organisasi yang sudah diakui Dewan Pers.Yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis TV Indonesia (IJTI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) dan yang terbaru Serikat Media Siber Indonesia (SMSI),”melalui organisasi yang terdaftar di dewan Pers itu, dapat mendorong insan Pers dan Perusahaan Pers yang ada di kota Tangerang akan meningkatkan kompetensi secara administrasi Verifikasi Faktual Dewan Pers, “papar Dosen Unpam yang dikenal kritis itu.

Memang, Tidak ada pasal yang membahas secara khusus tentang organisasi perusahaan pers. Dalam UU No 40 Tahun 1999 hanya menyatakan pada pasal 1 angka 5 “Organisasi Pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers”.

Namun khusus wartawan secara halus diwajibkan ikut organisasi wartawan. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan (Pasal 7 ayat 2). Kebebasannya ini jelas hanya untuk memilih organisasi, bukan untuk tidak ikut organisasi wartawan. dan wajib menaati Kode Etik Jurnalistik” sambung Rahman Faisal.

Fungsi Dewan Pers, Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik (Pasal 15 ayat (2) huruf b). maka Perusahaan media dan insan pers bisa saja ikut Perusahaan Pers, hanya saja wajib ikut organisasi wartawan yang sudah mempunyai kesepakatan Kode Etik dengan Dewan Pers. seperti dimaksud Pasal 7 ayat (2).

“DPRD Kota Tangerang seharusnya tidak mengkotak – kotakkan atau memberi peluang kekuasaan untuk mendapatkan Kue Advertorial dan Iklan yang berasal dari anggaran APBD Pemkot Tangerang, “tetapi, perusahaan medianya pun harus memenuhi syarat yaitu Terverifikasi secara administrasi dan Faktual yang telah ditetapkan Dewan Pers. Untuk memberikan publikasi yang dapat dipercaya dan dari sumber yang terpercaya.” Tandas Rahman Faisal, Minggu (2/5/2021)

Biro Tangerang Raya : Rohman

Rekomendasi
Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.