Unjuk Rasa Mapekkat ke Rumah Dinas Kapolda Jatim Ditunda, Ada Apa?

Nusantaraterkini.com (Surabaya) – Rencana aksi unjuk rasa (unras) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Peduli Lingkungan Kesejahteraan Masyarakat dan Transparansi (Mappekat) di rumah dinas (rumdis) Kapolda Jatim, Irjen Nico Afianta, Jalan Bengawan, besok Rabu (3/2/2021) dengan tuntutan supaya Polda Jatim melanjutkan perkara dugaan mega korupsi Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKPKS) dipastikan ditunda.

Ketua LSM Mappekat, Wiwin, pada awak media ini, Selasa (2/3/2021) mengatakan alasan penundaan unras di rumdis Kapolda Jatim karena Kasat Intel Polrestabes Surabaya, AKBP Wimboko telah mengupayakan LSM Mappekat dkk bertemu dengan Kapolda Jatim, Irjen Nico Afianta.

“Senin, 1 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB dilakukan pertemuan mediasi dengan Kapolda Jatim yang diwakilkan Dirreskrimsus, Kombes Farman. LSM Mappekat didampingi Ketua Forum Komunikasi Pembeli Rumah YKPKS, Darmantoko, Ketua Komunitas Semut Baru, Heru S, Ketua LSM Masyarakat Aset Daerah, Haji Ghufron, dan penasihat hukum LSM Gerakan Putra Daerah (GPD), Danny Wijaya, S.H., tetap meminta Dirreskrimsus mengusut laporan dugaan korupsi di YKPKS senilai Rp 60 triliun,” bebernya.

LSM Mappekat kata Wiwin menilai kelambanan penyidik Ditreskrimsus disebabkan faktor X, sehingga pihaknya telah melapor secara resmi kepada Irwasda Polda Jatim hingga Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Jakarta. Bahkan Wiwin menerangkan Kompolnas mengapresiasi LSM Mappekat dengan meminta klarifikasi kepada Subdit III Ditreskrimsus Polda Jatim di tahun 2019. Dalam pertemuan kemarin, Wiwin mengatakan Dirreskrimsus Polda Jatim, Kombes Farman menunjukkan nota kesepahaman tiga institusi negara dalam pemberantasan korupsi yaitu KPK, Polri, dan Kejaksaan, sehingga menyatakan Polda Jatim tidak bisa menindaklanjuti.

“Saudara Darmantoko merupakan tokoh sentral dalam mengobrak-abrik korupsi YKPKS senilai 60 triliun dan yang bersangkutan telah dimintai keterangan oleh penyidik. Beliau (Darmantoko) mendapat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang berisi penyidik akan meminta ahli yayasan,” ujarnya.

Wiwin menambahkan Darmantoko juga mengeluhkan Laporan Polisi di Pidum (maksudnya Ditreskrimum) Polda Jatim melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) terkait dugaan tindak pidana pengrusakan dan menghilangkan barang milik terlapor (Darmantoko) dengan terlapor Ketua YKPKS yang menganggap pihak penyidik “mati kutu”. Dia berharap Kombes Farman bisa melanjutkan kasus-kasus YKPKS lainnya yang tidak termasuk nota kesepahaman 3 lembaga anti korupsi dalam penanganan perkara. Namun Wiwin menyayangkan adanya upaya penangkapan terhadap dirinya dan pendemo lainnya apabila tetap ngotot melakukan unras di rumdis Kapolda Jatim.

Pihak kepolisian melalui Kasat Intelkam Polrestabes Surabaya, AKBP Wimboko, Selasa (2/3/2021) membenarkan rencana unras LSM Mappekat dkk di rumdis Kapolda Jatim yang direncanakan digelar Rabu, (3/3/2021) ditunda. Wimboko menerangkan pihaknya sudah mengupayakan mediasi LSM Mappekat dkk dengan Polda Jatim dan sudah dilaksanakan. Ditanya ancaman penangkapan terhadap pendemo apabila tetap melakukan unras di rumdis Kapolda Jatim, Wimboko tidak secara tegas mengiyakan atau membantah.

“Surabaya sekarang masih status pandemi Covid-19, sehingga tentu semaksimal mungkin kita hindari kerumunan. Kemudian, saya tanya balik, apa pantas dan beretika unras di rumdis Kapolda yang disana ada anak dan istrinya. Seperti filosofi Jawa yang berbunyi Ngono yo ngono, nanging yo ojok ngono (artinya begitu ya begitu, tetapi jangan begitu),” pungkasnya. (Fajar Yudha Wardhana)

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.