Tunjangan Perumahan DPRD Jatim Mencapai Rp 51,8 Juta Per Bulan Diprotes

Nusantaraterkini.com (Surabaya) – Praktisi hukum sekaligus Advokat, Muhammad Sholeh membuat surat keberatan kepada Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa tanggal 25 Februari 2021 terhadap Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim Nomor : 188/KPTS/013/2020 Tentang Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim tanggal 13 Mei 2020. Dalam surat keberatan tersebut, Sholeh, begitu sapaan akrabnya, merinci besarnya tunjangan perumahan sudah termasuk pajak, yaitu Ketua DPRD Jatim sebesar Rp 51.800.000-, Wakil Ketua DPRD Jatim Rp 48.750.000-, dan Anggota DPRD Jatim Rp 35.500.000-, yang dibayarkan dalam bentuk uang setiap bulannya kepada masing-masing Anggota DPRD Jatim. 

Sholeh merasa keberatan dengan anggaran Tunjangan Perumahan tersebut, sebab dianggap sangat tinggi dan memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jatim. Ia berpendapat di Surabaya, sewa rumah setiap tahun sebesar Rp 50 juta sudah mendapatkan rumah yang layak huni, sementara anggaran di atas Rp 400 juta seperti sewa kamar hotel bintang 5. Advokat yang dikenal kritis dan sering melakukan gugatan terhadap kebijakan publik ini menyindir DPRD Jatim adalah Wakil Rakyat, bukan wakil pengusaha, maka idealnya Tunjangan Perumahan itu bukan mencerminkan rumah pengusaha, melainkan rumah rakyat.

“Pertanyaannya, apakah rakyat Jawa Timur memang rumahnya besar-besar?. Apakah kondisi perekonomian rakyat Jawa Timur sudah kaya raya?.,” ucapnya.

Sholeh mengingatkan kondisi sekarang masih pandemi Covid-19, dimana banyak Pemutusan Hubungan Kerja, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang susah cari makan, namun wakil rakyat justru bermewah-mewah sewa rumah menggunakan uang pemerintah. Oleh karena itu, Sholeh meminta Gubernur Jatim membatalkan SK Nomor : 188/KPTS/013/2020, Tentang Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Provinsi Jatim tertanggal 13 Mei 2020.

Surat keberatan Sholeh itu juga ditembuskan kepada Ketua DPRD Jatim yang sekarang dijabat politisi PDIP, Kusnadi. Informasi yang didapat awak media ini, surat keberatan Sholeh tersebut telah diterima Sub Bagian Persuratan dan Arsip Biro Umum Setda Provinsi Jatim tanggal 25 Februari 2021.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansah serta Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim, Agung Subagyo sampai berita ini diturunkan belum dapat dikonfirmasi mengenai surat keberatan dari M. Sholeh terkait Tunjangan Perumahan DPRD Jatim. Dihubungi melalui sambungan pesan dan suara WhatsApp (WA), Selasa (2/3/2021), Khofifah Indar Parawansa dan Agung Subagyo belum merespon. Ketua DPRD Jatim, Kusnadi yang dihubungi melalui sambungan selular, Selasa (2/3/2021), ponsel miliknya sedang tidak aktif. Sedangkan salah satu Anggota Komisi D DPRD Jatim, Harry Putri Lestari, Selasa (2/3/2021) belum bisa berkomentar dengan alasan masih reses (masa istirahat) di daerah pemilihan sampai tanggal 8 Maret 2021.

“Saran saya minta penjelasan ke pimpinan DPRD Jatim,” pungkas Srikandi Indrapura berparas ayu ini. (Fajar Yudha Wardhana)

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.