Wartawan Nusantaraterkini.com Terdaftar di Box Redaksi, Untuk Bergabung menjadi wartawan seluruh indonesia Hubungi : +62 822-8273-3432

Terkait Laporan Truth, Komisi Informasi Provinsi Banten Merilis Hak Jawab

Loading...

TANGERANG NUSANTARA TERKINI.Com – Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten: Hilman mengungkapkan, Sehubungan dengan ramainya diberitakan di beberapa media online baik lokal maupun nasional terkait KI Banten belum menerima laporan dari panitera terkait sengketa informasi antara TRUTH dengan Pemerintah Kota Tangerang.

“Dalam pernyataan ini, makna dari belum menerima laporan artinya belum dikonfirmasi kepada panitera dan harus liat data terlebih dahulu, bukan berarti belum menerima permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) dari Pemohon dalam hal ini adalah TRUTH.”Papar Hilman melalui materi Rillis hak jawab yang dikirim ke Awak Media Nusantara Terkini. Com. rabu (7/10/20)

Menyambung Keterangan Himan, Bahwa berdasarkan data Permohonan PSI, Pemohon TRUTH Tangerang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 Agustus 2020 melalui email resmi Komisi Informasi Provinsi Banten dengan diregister dengan nomor 075/REG-PSI/VIII/2020 pada tanggal 14 Agustus 2020 dan Permohonan PSI tanggal 27 Agustus 2020 melalui email resmi KI Banten dengan diregister dengan nomor 083/REG-PSI/VIII/2020 pada tanggal 31 Agustus 2020.

“Komisi Informasi Provinsi Banten tidak pernah menolak Permohonan PSI yang masuk baik Pemohon Individu dan/atau Kelompok dan/atau atas nama Lembaga. Secara normatifnya, sebelum menempuh Permohonan PSI, Pemohon terlebih dahulu menempuh secara keadministrasian surat menyurat yaitu adanya Surat Permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik yang dituju.

Badan publik memiliki batasan waktu untuk menjawab selama 10 hari kerja dan terdapat penambahan waktu selama 7 hari kerja apabila Badan Publik meminta perpanjangan waktu kepada Pemohon Informasi.”jelas nya.

Menurut Hilman, Apabila surat permohonan informasi tidak dijawab dan/atau dijawab oleh Badan Publik namun tidak sebagaimana yang diminta oleh Pemohon Informasi maka Pemohon Informasi wajib menempuh terlebih dahulu surat keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Badan Publik yang dituju.

Sebaliknya, Apabila Badan Publik menjawab surat permohonan informasi Pemohon sesuai dengan apa yang diminta, maka tidak akan menjadi sengketa informasi publik.
Apabila surat Keberatan sudah dilayangkan Pemohon kepada Atasan PPID Badan Publik, maka badan publik tersebut memiliki hak untuk menjawab selama 30 hari kerja. Apabila surat keberatan tersebut dijawab namun tidak sebagaimana yang diminta oleh Pemohon Informasi maka Pemohon Informasi hari selanjutnya bisa mengajukan permohonan PSI ke Komisi Informasi Provinsi Banten dengan tidak melebihi batasan waktu selama 14 hari kerja.”papar ketua komisi Informasi banten itu.

Ia juga menegaskan, Namun apabila Surat Keberatan tersebut tidak dijawab oleh Badan Publik maka Pemohon Informasi wajib menunggu hingga 30 hari kerja, kemudian di hari ke 31 nya baru bisa mengajukan permohonan PSI ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

“Bahwa hukum acara di Komisi Informasi memberikan ruang untuk Mediasi setelah Pemeriksaan Awal dilakukan melalui Sidang Ajudikasi nonlitigasi. Terdapat 4 hal poin penting terhadap Pemeriksaan
awal tersebut,

yakni Majelis Komisioner memeriksa terhadap Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Legal Standing Pemohon, Legal Standing Termohon dan Batas waktu Pengajuan Permohonan PSI.
Bahwa berdasarkan Pasal 46 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

menyebutkan: (1) Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah
a. membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau
b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

(2) Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini:

a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;
b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini; atau
c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi.

(3) Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan.

(4) Komisi Informasi wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.

(5) Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat anggota komisi tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.

Lanjut Hilman, Bahwa apabila para pihak tidak puas terhadap putusan Komisi Informasi bisa melakukan upaya Banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika Badan Publiknya Negara dan/atau ke Pengadilan Negeri apabila selain Badan Publik Negara.

Bahwa apabila para pihak tidak Puas terhadap upaya hukum Banding maka para pihak juga memiliki hak untuk melakukan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 hari sejak diterimanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri.

Apabila Putusan Kasasi di Mahkamah Agung telah selesai dan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkrah), Pemohon dapat mengajukan permohonan penetapan eksekusi ke Pengadilan yang berada di wilayah hukum Termohon.

Jika, Pemohon dalam hal ini masih belum juga mendapatkan informasi dari Termohon, melalui delik aduan Pemohon dapat membuat laporan dengan unsur Pidananya sebagaimana Ketentuan Pidana Pasal 51 sampai dengan Pasal 57 UU KIP. Kata hilman mengakhiri keterangan hak jawab Komisi Informasi Provinsi Banten terkait Laporan Tangerang Public Transparency Watch (rls/Man)

Rekomendasi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.