Terkait Lahan Perhutani di Pantura, Begini Tanggapan Dosen Fisip UNIS

Nusantaraterkini.Com,TANGERANG – Direktur Eksekutif, Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mengatakan, Persoalan lahan ternyata sangat pelik di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang. Terbaru, lahan milik Perhutani, juga diduga dikuasai pihak lain. Selain dikuasai oleh AG (perorangan), lahan milik Perum Perhutani ternyata “dikuasai” oleh perusahaan pengembang PT KM. Hal ini terlihat dari adanya satu Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) no B 277 an PT KM yang terletak di Desa Salembaran Jaya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

“Ironisnya lahan yang dulunya adalah sebagai daerah resapan air laut, karena merupakan kawasan hutan mangrove, kini sudah diurug oleh PT KM dan siap dibangun kawasan pemukiman elit.
Belum diketahui SHGB milik PT KM ini dasarnya apa. Apakah melakukan jual beli dengan masyarakat, atau melalui proses ruislag dengan Perum Perhutani. Namun secara letak, lahan milik PT KM ini satu hamparan dengan lahan milik AG yang terdiri dari 10 sertifikat hak milik (SHM) dan satu NIB (nomor induk bidang) Ungkap
Aktivis yang kini menjadi Dosen Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang

Menyikapi hal ini sambung Adib, Jika memang terbukti adanya penyerobotan dan penguasaan lahan negara oleh pribadi maupun pihak swasta secara tidak sah, maka berbagai bentuk kepemilikan baik itu SHGB maupun SHM yang dikeluarkan oleh BPN menjadi cacat.

“Berdasarkan Undang-Undang no 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar  pokok-pokok Agraria, dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara dan pemberian hak atas tanah negara dan hak pengelolaan, ada beberapa aturan yang harus ditempuh, jika pihak perorangan atau badan hukum (swasta) mau memiliki lahan negara. Diantaranya harus ada bukti pelunasan (pembayaran), atau ruislag, ke lahan dengan ketentuan harga yang sebanding, atau luas yang lebih besar,” tutur Adib.melalui terangan Pers Nya, di Kota Tangerang (Rabu 28/72021)

Selain itu, sambung Adib, Pihak pribadi atau swasta juga harus membayar pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai syarat utuk memiliki tanah negara tersebut, ditambah dengan berbagai persyaratan lainnya, misalnya kajian peruntukan sebagai apa.

“Jadi gak bisa sembarangan dikuasai, apalagi dimanipulasi sedemikian rupa, sehingga tanah tersebut beralih kepemilikan, dan kemudian dilegalisasi oleh BPN dengan menerbitkan SHGB maupun SHM,” kata Aktivis yang kini menjadi Dosen Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang

Menurut Dosen UNIS itu – dalam kasus lahan Perum Perhutani di wilayah utara Kabupaten Tangerang ini memang sangat komplek dan rumit, karena diduga banyak keterlibatan berbagai pihak, mulai dari aparat ditingkat bawah, seperti Kepala Desa, Dinas pengelolah pajak dalam hal ini Bapenda, BPN, dan tentunya Perum Perhutani itu sendiri.

“Gak mungkin seseorang atau pihak swasta bisa memiliki SHM dan SHGB kalau tidak ada keterlibatan aparat dibawah yang berwenang dalam pembuatannya, dari mulai Desa hingga BPN, disinilah sindikat mafia tanah tersebut bermain,”ucap mantan aktifis 98 ini.

Ia juga menjelaskan, Pihak nya KPN sudah melakukan investigasi, advokasi dan melakukan pengumpulan data-data terkait dugaan penguasaan lahan milik masyarakat biasa dan milik negara yang tidak sah, yang terjadi di wilayah utara Kabupaten Tangerang, khususnya wilayah Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kecamatan Pakuhaji, dan Kecamatan Sepatan, yang terdiri dari beberapa puluh desa.

“Relawan KPN bekerjasama dengan stakeholder lain dalam mengumpulkan data-data, kita akan melakukan kajian, jika memang sudah cukup data, kita akan mengambil langkah hukum, baik melaporkan ke satgas mafia tanah maupun langsung ke Presiden Jokowi, karena beliau cukup kosern dalam masalah ini, dan ini penting bagi masyarakat umum, dalam menjaga hak kepemilikan atas tanah di negara ini,” tukas Adib

Sementara dihari yang sama dihunubungu melalui telepon, tidak banyak yang dapat dijelaskan oleh salah satu pimpinan Direksi PT KM,

Pertama DN mengucapkan selamat siang, Kami akan koordinasi dulu dengan divisi internal terkait, Sebelum menjawab hal ini

“Pada prinsipnya ,kami warga negara yang baik ,patuh dan taat hukum, kalo memang ada ketidak sengajaan hal teknis di lapangan,” Jelas DN singkat, melalui pesan Whatsapp (Rabu 28/7/2021)

Informasi Edisi Sebelumnya, Adminstratur Perum Perhutani KPH Banten, Nurrohman mengatakan, Bahwa saat ini pihaknya tengah menginventarisir asset perhutani yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, karena menurut petugas terdapat beberapa asset tersebut tengah bersengketa dengan pihak tertentu.

“Untuk luasnya saat ini kami sedang melakukan pendataan bidang lahan Perhutani yang ada di wilayah tersebut, menurut petugas kami ada indikasi tumpang tindih kepemilikan, jadinya tengah kami kroscek,”ujar nya melalui telepone

Menurutnya, kejadian ini pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait, karena untuk hal ini pihaknya menginginkan hasil yang baik.

“Lahan Perhutani yang berada di wilayah pesisir Tangerang Utara sejatinya adalah hutan mangrove, yang bisa mengurangi deburan ombak yang bisa mengakibatkan abrasi,”paparnya.

Kabupaten Tangerang 28/7/2021
Jurnalis : Rohman

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.