Wartawan Nusantaraterkini.com Terdaftar di Box Redaksi, Untuk Bergabung menjadi wartawan seluruh indonesia Hubungi : +62 822-8273-3432

Tak Setuju Aturan Aplikator, FK-JOB Minta Tarif Transportasi Online Dirasionalkan

Loading...

JEMBER – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah driver yang tergabung Forum Komunikasi Jember Online Bersatu (FK-JOB), Rabu (11/12/2019) pagi.

Mereka menuntut diberlakukan pemerataan dan peningkatan berdasar zona tarif untuk semua transportasi online.

Perwakilan FK-JOB, Fandi mengatakan, besaran tarif roda dua (R1) dan roda empat (R4) transportasi online perlu dirasionalkan, serta diatur dalam keputusan. Sehingga driver selaku mitra, secara otomatis memiliki kesempatan untuk mendapat potensi keuntungan.

“Aplikator harus meningkatkan keseimbangan dengan mitranya. Ini sebenarnya risiko, dan saya pikir perusahaan harus mensiasatinya,” katanya.

Menurutnya, ada beberapa poin penting yang harus dicatat layanan transportasi online. Seperti, rasionalisasi tarif, insentif atau menambahkan promo guna mensiasati potensi permintaan transportasi online. Karena itu ranahnya perusahaan mengatur kesinambungan usahanya.

“Ini kan masalah baru lagi. Kami sebagai pengemudi mengeluhkan, bayangkan saja bonus yang awalnya sebesar Rp 200 ribu menjadi Rp 60 ribuan apabila mencukupi target,” keluhnya.

Diakui Fandi, menciptakan sebuah aturan main baru kurang menguntungkan drivernya. Tentunya, pihak perusahaan harus memikirkan bagaimana lini bisnis masing-masing tetap berjalan.

“Fokus kami rasionalisasi tarif, dengan kondisi di lapangan seperti ini tidak masuk, kondisi online di Jember sedang tidak baik-baik saja. Karena pihak aplikator menghapuskan insentif tanpa memberikan solusi konkrit,” imbuhnya.

FK-JOB juga meminta Komisi C DPRD Kabupaten Jember merealisasikan Peraturan Daerah (Perda) tentang pemerataan dan peningkatan tarif. Terlebih lagi, FK-JOB memiliki sekitar 700 anggota R4 dan 3000 untuk R2 di seluruh Wilayah Kabupaten Jember.

“Kami mengharap pemotongannya tidak terlalu besar. Misalnya potongan penggunaan aplikasi, potongan 20 persen. Kami ingin kesejahteraan dan terkait tarif kami minta dibuatkan Perda. Juga aplikator wajib membuka kantor perwakilan di Jember,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Jember, Agusta Jaka Purwana mengatakan, pihaknya akan memproses tuntutan itu secepatnya, agar tercipta kondisi yang kondusif demi kesejahteraan bersama.

“Salah satu tuntutannya ini minta dibuatkan Perda, untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Kami kan stakeholder juga,” katanya.

Tak hanya itu, pihaknya meminta kepada FK-JOB untuk merancang apa saja tuntutan yang akan diajukan sebagai peraturan daerah. Semua elemen transportasi online harus melakukan gerakan yang masif untuk kepentingan bersama tersebut.

“Silahkan tuntutannya ditulis dulu, dirancang untuk diajukan menjadi Perda. Teman-teman FK-JOB harus melakukan gerakan masif, karena ini menyangkut kepentingan orang banyak,” pungkasnya. (Abdus Syukur)

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.