Wartawan Nusantaraterkini.com Terdaftar di Box Redaksi, Untuk Bergabung menjadi wartawan seluruh indonesia Hubungi : +62 822-8273-3432

Sosialisasi Perda Provinsi Maluku Utara No 2 Tahun 2018 Tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Loading...

Morotai – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pulau Morotai melakukan sosialisasi peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No 2 tahun 2018 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil. Kegiatan itu dilaksanakan di Hotel perdana Desa Darame kecamatan morotai selatan kamis, 28/03.

Hadir dalam sosialisasi tersebut Hendry Arafat T.J Kasubdit KKP SUPD II kemendagri, Fina Ardarini kasi perizinan wilayah timur Ditjen PRL KKP, Mustafa hasan kabag perundangan biro hukum setda pemprov,  Dr. Irfan Hoda tenaga ahli RZWP-3-K, Asisten II Muchlis Baay, Forkopimda serta seluruh undangan.

Mewakili Bupati Muchlis Baay dalam sambutannya menyampaikan Kabupaten Pulau Morotai merupakan daerah yang memiliki sumber daya ekonomis yang tinggi nilainya. Tingginya nilai sumber daya alam dan nilai strategis kawasan ini menjadikan kawasan pesisir sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi berbagai kegiatan ekonomi katanya.

Kabupaten Pulau Morotai lanjut Muchlis, secara keseluruhan memiliki wilayah seluas 15.646.01 Km2 yang terdiri atas daratan seluas 2.476,00 Km2 dan luas wilayah laut sebesar 13.170,01 Km2, dengan panjang garis pantai 351,3 km.

Disamping memiliki potensi kelautan dan perikanan yang tinggi ungkap Muchlis. Juga memiliki kawasan pesisir dan laut yang luas serta kandungan kekayaan sumber daya hayati laut melimpah, seperti ikan, rumput laut, mangrove, terumbu karang, dan biota laut lainnya katanya.

Lanjut disampaikan Sumberdaya hayati laut ini merupakan sumber pangan masa depan yang wajib dikembangkan dan dilestarikan agar tetap menjadi penunjang utama bagi kesejahteraan masyarakat.

Saat ini di katanya, Pemerintah sedang mempersiapkan Morotai sebagai salah satu Destinasi wisata yang mendunia. Melalui potensi wisata baharinya dan akan dirancang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur.

Disamping itu ujar Muchlis, kegiatan ekonomi lainnya juga akan dikembangkan. Seperti industry pelayaran perkapalan, perikanan termasuk aquaculture di dalamnya. Tetapi, sektor pariwisata tetap sebagai core pembangunan utamanya mengingat sudah banyak negara yang tertarik untuk berinvestasi katanya.

Selain potensi bahari dan sejarah yang dimiliki Morotai jelas Muchlis, Pemerintah Pusat telah membuat sebuah Affirmative Policy berupa Go Morotai yang dijadikannya Morotai sebagai tujuan utama wisata di wilayah Indonesia timur. Kedepan Pemerintah juga akan mengembangkan Desa Wisata guna menjaga tradisi kebudayaan luhur masyarakat setempat agar tidak tergerus dengan wisatawan asing yang berkunjung ke Morotai.

Untuk itu sangat diharapkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Maluku Utara telah mengakomodir kepentingan masyarakat Kabupaten. Pulau Morotai serta tidak bersifat ego sektoral ujar Muchlis mengakhiri.

Sementara  Kabid PRL dan PSDKP Provinsi Maluku Utara Hj. Musyrifah. Alhadar, dalam sambutanya  menyampaikan Provinsi Maluku Utara merupakan Kepulauan yang memiliki wilayah Laut sebesar 100.731,83 km2 panjang garis pantai 6.644 km. Pulau-Pulau Kecil 805 buah. Terdapat 10 Kabupaten/Kota Pesisir. Dengan luasnya wilayah Laut tersebut potensi sumberdaya yang dimiliki Provinsi Maluku Utara.

Dia juga menyampaikan potensi sumberdaya yang cukup besar, permasalahan di pesisir dan laut juga cukup banyak yang harus diatasi oleh Pemerintah Daerah; Seperti

Kemiskinan masyarakat pesisir, Ilegal Fishing, Degradasi Ekosistem, Potensi Bencana, Konflik Penataan Ruang ujarnya. (roger)

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.