Solidaritas Anti Miras Minta Usut Tuntas Penyelundupan Miras Lewat Jalan Trans Di Papua

NusantaraTerkini.Com, Papua – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Anti Miras dan Narkoba menyatakan sikap menolak dengan tegas beredarnya minuman keras (miras) di Papua.

Hal ini disuarakan solidaritas tersebut di depan kantor DPR Provinsi Papua, Senin (6/8) siang.

Pihaknya juga menyayangkan penyelundupan 2.500 lebih mimuman keras melalui jalan trans Jayapura – Yalimo – Wamena beberapa waktu lalu yang digagalkan aparat kepolisian.

“Usut pelaku yang menyulundupkan miras, pengusaha dan pemasuk minuman keras, stop karena semua kejahatan di Papua ini miras aktornya,” jelas Ketua Solidaritas Anti Miras Dan Narkoba Anias lengka kepada wartawan di sela-sela aksi tersebut.

Dalam orasinya ia meminta pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Kabupaten Yalimo segera dirikan pos penjagaan di jalan trans Papua Jayapura-Yalimo-Wamena dan jalan penghubung lainnya di wilayah Lapago.

Massa juga meminta agar tak ada iklan miras di media sosial.

Tak hanya itu solidaritas ini berpendapat jalan trans tersebut harusnya ditutup jika dimanfaatkan untuk masuknya miras di daerah pegunungan tengah Papua.

“Kami ingin tahu sikap DPR Provinsi seperti apa, mengingat penyelundupan miras belum lama terjadi dan ini sangat memprihatinkan. Kita sudah mati habis karena miras,” tambahnya.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Ananias menyebutkan, pihaknya mendukung pemerintah Kabupaten Yalimo menutup jalan trans Papua.

“Kami bersama mahasiswa Kabupaten Yalimo meminta kepada DPRP segera tegakkan perdasus Nomor 15 Tahun 2013 tentang produksi, peredaran penjualan minuman beralkohol di Provinsi Papua,” tegasnya lagi.

Dari pihak DPRP Juga sepakat harus ada pos pengamanan bersama baik kepolisian maupun dari suku-suku di Pedalaman harus ada, “sehingga semua menjaga pintu masuk,” ujar Timotius Wakur salah satu legislator Otsus dari wilayah adat Lapago.

“Tingkat kepentingan politik terhadap peredaran miras ini sangat kuat. Untuk itu mari berhenti dari diri sendir. Kita akan undang pemerintah, TNI/Polri untuk evaluasi kembali hal ini, ” tambah Ruben Magai Ketua Komisi 1 DPR Provinsi Papua bidang pemerintahan, politik hukum dan HAM.

Selain berorasi di DPR Papua masa juga berorasi di beberapa titik keramaian wilayah Abepura termasuk di Kantor Gubernur Provinsi Papua. (FN)

Rekomendasi
Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.