Soal Pemekaran Blitar Selatan, Calon DPD RI Mohammad Trijanto: Tetap Berjalan

Blitar – Calon DPD-RI Jawa Timur Mohammad Trijanto yang juga salah satu inisiator pemekaran wilayah Blitar Selatan memastikan bahwa agenda tersebut masih tetap berjalan, namun ia masih fokus pada pemilihan DPD RI dapil Jawa Timur.

Wacana pemekaran wilayah Kabupaten Blitar tersebut berdasarkan adanya ketimpangan dalam pembangunan salah satunya pembangunan infrastruktur. Hal itulah yang mendorong sejumlah orang yang menginisiasi untuk melakukan pemekaran menjadi Blitar Selatan.

Mohammad Trijanto mengatakan, agenda untuk melanjutkan pemekaran Kabupaten Blitar menjadi Kabupaten Blitar Selatan ini terus bergulir. Hanya saja saat ini dirinya masih berkonsentrasi untuk memenangkan kursi DPD-RI dapil Jawa Timur.

“Pembahasan agenda bersama sejumlah inisiator lain masih berjalan. Hanya saja saat ini sejumlah inisiator pemekaran wilayah Kabupaten Blitar menjadi Kabupaten Blitar Selatan masih fokus membantu saya untuk memenangkan kursi DPD-RI dapil Jawa Timur,” kata Trijanto saat ditemui di kediamannya, Rabu (17/01)

Wacana pemekaran wilayah Blitar Selatan sendiri muncul ke publik tahun 2023. Salah satu faktor yang mendasari adanya pemekaran wilayah tersebut karena masyarakat wilayah Blitar Selatan kecewa dengan pembangunan jalan dan infrastruktur yang dinilai terdapat ketimpangan dibanding dengan masyarakat Blitar Utara.

Secara geografis penyebutan masyarakat Blitar Selatan tersebut berdasarkan dengan batas sungai. Dimana Sungai Brantas menjadi pemisahnya. Masyarakat yang tinggal di selatan Sungai Brantas menyebut dirinya sebagai masyarakat Blitar Selatan.

Adanya keinginan pemekaran Kabupaten Blitar Selatan saat ini mendorong inisiator dan warga masyarakat membentuk organisasi yang diberi nama Gema Sapto Argo Lodoyo. Organisasi ini pun sudah mendapatkan legalitas hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum HAM.

“Kita sudah menandatangani akta notaris Gema Sapto Argo Lodoyo beberapa bulan lalu. sebagai embrio pemekaran Blitar Selatan, setelah itu langsung menyusun program kerja demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Blitar Selatan melalui opsi pemekaran wilayah,” jelasnya.

Ditambahkannya, pemekaran wilayah Blitar Selatan bakal kembali disuarakan usai Pilpres dan Pileg 2024. Karena salah satu fungsi dari DPD RI salah satunya adalah fungsi anggaran, legeslasi dan menyampaikan aspirasi masyarakat di daerah ke pusat. (red)

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.