Sekda Papua Jadi Tersangka, Kasus Penganiayaan Pegawai KPK

NusantaraTerkini.Com, Papua – Sekda Provinsi Papua T.E.A Hery Dosinaen ditetapkan sebagai tersangka penganiaayaan pegawai KPK di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat Sabtu (2/2/2019) lalu.

Hery Dosinaen kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada KPK usai diperiksa Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin (18/2) kemarin.

Dikutib dari Tempo.co Selasa (19/2) pagi, Sekda Papua mengatakan, kejadian itu terjadi lantaran emosi sesaat dan refleks.

“Secara pribadi maupun kedinasan dan atas nama pemerintah Provinsi Papua, saya minta maaf kepada pimpinan dan jajaran KPK,” ujarnya sebagaimanan dikutib dari laman Tempo.co, Selasa (19/2).

Hery Dosinaen juga mengaku selama ini Pemerintah Provinsi Papua sudah didampingi KPK dalam rencana aksi pencegahan korupsi. Ia berharap kerja sama tersebut terus berlanjut dalam mewujudkan pemerintah Papua yang lebih baik.

Sementara Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan penetapan tersangka itu berdasarkan keterangan saksi serta alat bukti dan petunjuk lainnya yang telah dimiliki polisi.

Status sebagai tersangka sendiri ditetapkan usai gelar perkara.

“Dari gelar perkara tadi yang dipimpin Kabag Wasidik dan diwakili beberapa satuan kerja terkait bahwa untuk status Sekda Papua dari saksi sudah kami naikkan sebagai tersangka,” kata Argo Senin, 18 Februari 2019.

Meski begitu, Argo tak menjelaskan peran Hery dalam kejadian penganiayaan itu.

Diketahui, kasus ini bermula saat Pemprov Papua dan DPR Papua melaksanakan rapat anggaran pendapatan dan belanja daerah 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta.

Dua orang pegawai KPK kemudian ditugaskan berlatar belakang soal adanya laporan masyarakat bahwa akan ada indikasi korupsi dalam agenda tersebut. Salah satu pegawai KPK kemudian diduga mengalami kejadian tak mengenakan yakni dianiaya.

Persoalan ini bahkan sempat mendapat tanggapan dari warga Papua yang menyebut mereka dari Aliansi Rakyat Bersatu Bela Papua dibawah pimpinan Albertho G. Wanimbo.

Massa tersebut melaksanakan aksi demo “Save Lukas Enembe” di depan Kantor Gubernur Papua, Rabu (13/2/2019) lalu.

Bahkan dalam spanduknya massa meminta KPK segera dibubarkan dan meminta KPK membayar denda Rp 10 Triliun. Kala itu mereka juga meminta KPK datang ke Papua dan meminta maaf secara langsung. (Fai)

Rekomendasi
Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.