Wartawan Nusantaraterkini Tertulis dalam box redaksi, Hati - Hati dengan Pihak yang mengatas Namakan Nusantaraterkini.com/Ayo Gabung, Menjadi Jurnalis Profesional, di Seluruh Indonesia, Kontak : 082279249494

Rutan Pakjo Palembang Batasi Hak Penasehat Hukum, PASS Protes

SUMATERA SELATAN – Rumah tahanan (Rutan) Pakjo Palembang membatasi hak penasehat hukum yang ingin menemui kliennya. Kejadian ini dialami Roy, Anggota Persatuan Advokat Sumatera Selatan (PASS).

“Tentunya tentang hal pembatasan waktu tersebut sangat merugikan dan sudah melanggar hak konstitusional sebagai advokat, sebagaimana yang telah diatur secara tegas pasal 70 Kuhap,” ujar Roy saat dihubungi via selular, Selasa (12/06/2019).

Dijelaskan Roy, aturan pembatasan Penasehat Hukum ini telah melanggar aturan. Sebab, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 70 ayat (1) KUHAP menyatakan “Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.”

Aturan/SOP yang dibuat oleh Ka Rutan Pakjo harus mengacu pada Peraturan perundang undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan aturan tersebut.

Berdasarkan UU no.12 tahun 2012 tentang tata perurutan perundangan-undangan dalam
Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

“Apakah peraturan ka lapas masuk dalam tata perurutan atau tidak, pasal 70 KUHAP uu no.8 tahun 1981, masuk dalam UU. jelas peraturan ka lapas berlaku secara internal tidak berlaku bagi profesi advokat yg officium nobile,” ungkap Roy.

“Hak advokat sebagai pembela dalam hal bertemu dengan kliennya semestinya tidak disamakan jam dan waktunya dengan pengunjung yang bertemu dengan keluarga di rutan pakjo palembang,” sambungnya.

Menanggapi informasi tersebut, ketua GWA Persatuan Advokat SumSel Advokat Dodi IK saat dihubungi via wa menyampaikan akan berkunjung ke Kemenkumham atau Dirjen Lapas untuk mengajukan protes.

“Akan kita tunjukkan selebaran yang ditempel itu serta akan kita pertanyakan perihal pembatasan Hak Penasehat Hukum untuk bertemu setiap waktu Kliennya dalam rangka pembelaan, apa komentar dan tanggapan Pak Menteri dan Dirjen akan saya infokan kembali,” balas Dodi.

“Pekan depan saya sudah di Palembang, akan saya rapatkan dulu dengan dewan pembina dan dewan penasehat serta seluruh anggota/rekan sejawat yang tergabung dalam PASS, apa langkah-langkah yang akan kita tempuh,” demikian Dodi IK. (Ondi)

Loading...

Loading...

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.