Rumah Sewa vs Rumah Milik : Mencari Solusi Terbaik Untuk MBR

Masalah kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan hunian (backlog) di Indonesia masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah. Pada tahun 2023, tercatat 12,71 juta backlog yang harus dipenuhi di Indonesia (Kementerian PUPR, 2023). Semakin langka dan tingginya harga lahan membuat hunian terjangkau semakin sulit diakses, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sehingga mereka terpaksa memilih tinggal di daerah pinggiran kota. Pendekatan dengan konsep public housing menjadi strategi yang tepat untuk menangani permasalahan ini.

Kementerian PUPR bangun rusun Aparatur Sipil Negara di Bengkulu - ANTARA  News

Public housing adalah salah satu bentuk perumahan bersubsidi yang diperuntukkan bagi MBR berupa kompleks apartemen besar yang dapat disewa atau dimiliki oleh masyarakat (Britannica, 2023). Public housing menawarkan solusi nyata dengan menyediakan hunian yang terjangkau bagi MBR. Ketika 65% kebutuhan akan hunian di Indonesia didominasi oleh MBR informal (Paulus T.L dalam republika.co.id, 2023), konsep public housing menjadi jawaban yang tepat. Kesuksesan konsep ini terlihat jelas di negara Singapura, di mana 80% penduduknya dapat mengakses apartemen layak huni sebagai solusi untuk mengatasi permukiman kumuh (M. Jehansyah S., 2021).

Kadis Perkim Provinsi Bengkulu Dinas Yudi Satria, SE, MM menyampaikan berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa program rumah Susun telah dilaksanakan di Provinsi Bengkulu, namun belum optimal. Hal ini sangat disayangkan karena melalui program rumah sewa tersebut dapat mengurangi permasalahan backlog dan kepemilikan rumah bagi MBR di Bengkulu. Selain itu program ini dapat menciptakan efisiensi APBN yang bersifat terbatas bagi sektor perumahan.

(Adv)

 

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.