RSMY Tak Sebut Angka Lima Juta, Berikut Kronologis Sebenarnya
Terkait pemberitaan sepihak oleh beberapa media tentang tarif biaya ambulance. Zulkifli dan Antoni, Supir ambulance yang sedang piket saat peristiwa tersebut memberikan klarifikasi kronologis kejadian sebenarnya.
“Pada Hari Minggu 29 November 2020 Sekitar pukul 10.00 WIB, datang ke petugas bagian ambulance, dua orang, terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan, Mengajukan permohonan pemakaian mobil jenazah untuk membawa jenazah bayi ke Desa Muara Jaya kab Kaur.” Terang Zulkifli yang diamini Antoni.
Masih menurut keduanya, sesuai prosedur sopir ambulance yang piket jaga menghitung biaya sesuai Pergub maka didapat biaya sebesar Rp. 3.360.000 ( 240 x 14.000 )
Pemohon meminta keringanan, sopir piket menghubungi Kepala Bankes menjelaskan permasalahan ini, lalu kepala bankes memberikan potongan sebesar 1.360.000, menjadi dua juta rupiah. Pihak RSMY menanyakan apakah apakah sanggup membayar 2 juta rupiah, bila masih tidak sanggup dikembalikan ke keluarga berapa kesanggupan.
Berhubung pemohon tidak bisa memutuskan, maka pemohon izin kembali ke ruangan jenazah untuk memberitahukan kepada orang tua jenazah.
Kurang lebih 10 menit kemudian pemohon kembali lagi ke bankes menyampaikan permohonan maaf tidak jadi memakai ambulance RSMY, dikarenakan pihak keluarga sudah ada yg mencari dan mendapatkan ambulance partai dan katanya gratis. Oleh petugas piket dipersilahkan.
Selanjutnya petugas piket menegaskan Tidak pernah dan tidak ada menyebutkan biaya sebesar 5 juta. Tidak pernah bertemunya orang tua jenazah dengan petugas piket seperti berita yang beredar.
Zulkifli dan Antoni yang bertugas sebagai Sopir sudah konfirmasi ke pihak keluarga tentang penyampaian biaya, dan pihak keluarga juga menyatakan tidak ada menyebutkan biaya yang disebutkan di atas.
Masih menurut petugas piket jaga ambulance, pihaknya menentukan tarif sesuai dengan peraturan namun apabila kondisi pasien tidak memungkinkan untuk membayar, maka pihak RSMY akan memberikan keringanan biaya tarif mulai dari potongan harga bahkan sampai gratis. Namun ada proses dan mekanisme yang harus dilewati demi tertib administrasi dan aturan.(red)
