RIDA Panik, AHS Teratas

Buton Utara- Setelah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Abu Hasan – Suhuzu (AHS) di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Buton Utara (Butur) terkait Politisasi Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19. Hal ini mendapat tanggapan dari Juru bicara AHS Julman Hijrah.

Julman sapaan akrabnya mengatakan mendekati hari pemungutan suara AHS tidak terbendung, berbagai cara dan upaya untuk melemahkan kekuatan paslon Nomor urut 3 tersebut dari rival politiknya namun simpatik dan kesukaan masyarakat justru terus meningkat drastis.

“mulai dari kampanye hitam sampai pada upaya giring opini kriminalisasi terhadap 01 Nomor urut 3 Abu Hasan terus dialamatkan kepada Paslon 03,” kata Julman Melalui Pers Rilisnya. Jum’at (27/11/20).

Ia menegaskan hal ini menyikapi laporan Paslon urut 01 yang diwakili oleh Mukmin Syarifudin, Labia, dan Rasyid bahwa pembagian beras,VCO Bansos kepada para lansia dipolitisasi oleh Drs.Abu Hasan yang notabene masih Bupati (cuti) alasannya karena terdapat stiker Abu Hasan dan Ramadio selaku bupati dan wakil Bupati.

“Hal ini yang mendasari pikiran linglung dan ketakutan dari paslon lain sehingga AHS diduga telah mempolitisasi Bansos,” Singgung Mantan Ketua MAK – Sultra tersebut. 

“Saya tidak ingin menyinggung pokok perkara sebab itu adalah hak konstitusional pihak Bawaslu, saya percaya profesionalisme Bawaslu. sepenuhnya kami serahkan kepada Bawaslu karena terdapat aduan dari kelompok masyarakat,” terangnya. 

Lebih lanjut bahwa apa yang dilakukan oleh Paslon 01 adalah merupakan  hal wajar namun disatu sisi secara sikologis politik inilah yang dikatakan POLITICOPHOBIA ( ketakutan berlebihan dalam politik ) ciri ciri kekalahan memang seperti itu.

“gundah, dilema, panik tidak jarang muncul jurus mabuk seperti ini, namun saran saya agar Paslon 01 khususnya tim suksesnya agar jangan stress menyikapi konsetalasi dilapangan, khawatirnya jangan sampai depresi politik pada akhirnya muncul trauma politik,” lanjut Julman. 

Memang hal seperti ini sesungguhnya AHS tidak kaget karena ini adalah bentuk kepanikan, kemarin juga saudara Ahali Cawabup Paslon 01 saat debat menyebutkan bahwa banyak terdapat korupsi dalam pengelolaan BUMDES.

Saudara Ahali ini adalah mantan penyidik kok sudah tidak paham dengan asas presumption of innocence (Praduga Tak Bersalah), kondisi ini patut disayangkan sebab kepala desa di Buton Utara cukup berupaya dalam pengelolaan BUMDES sampai mendapat rangking ke 2 dalam pengelolaan BUMDES di indonesia sekalipun saudara Ahali selaku cawabup dari 01. 

“Terlepas dari apa yang sampaikan tersebut saya kira kepala desa cukup paham dan cukup berhati hati dalam pengelolaan Bumdes,” tuturnya. 

Berkaitan dengan perkara hukum sebaiknya saudara Mukmin CS selaku timses dari paslon 01 yang melaporkan saudara Abu Hasan di Bawaslu Butur. perlu juga mempertanyakan tentang perkara dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas fiktif tahun 2012-2014 yang ditangani oleh Subdit III Tipikor Polda Sultra.

Julman juga menjelaskan saudara Kompol Ahali pernah menjabat sebagai Kanit Tipikor POLDA Sultra yang menangani perkara yang menyeret Ridwan Zakariah mantan Bupati Butur, dan salah satu penyidiknya adalah sekarang yang menjadi Calon Wakil Bupati dari paslon Nomor urut 1, mesti harus ada transparansi dari kasus tersebut.

“Khusus para pelapor Saudara Mukmin dan Labia cukup dugaan bahwa motif sakit hati terhadap Abu Hasan,” ketusnya. 

Julman menambahkan sedangkan saudara Rasyid mantan kepala Desa Baluara kecamatan Kambowa perlu mengintropeksi diri. karena ia adalah mantan kepala desa yg belum lama berakhir masa jabatannya, banyak temuan di desa tersebut saat dia menjabat Kepala Desa Baluara dan menjadi salah satu atensi dari Polres Butur. 

“Saya pikir apa yang mereka lakukan adalah bentuk kepanikan semata,” tandasnya. (AG)

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.