Ribuan Tabung Elpiji 3 Kg di Kecamatan Siempat Nempu Hilir Ditimbun

MEDAN – Warga Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kabupaten Dairi saat ini kesulitan mendapatkan gas Elpiji 3 Kilogram (Kg). Kondisi yang sudah terjadi sejak awal tahun 2019 ini, diduga akibat ada permainan kotor agen dalam penyaluran gas bersubsidi tersebut.

Salah seorang warga Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Amiruddin (45) menyampaikan keluhan yang dialami mereka kepada Nusantaraterkini melalui hp seluler pewarta, Jumat (12/4/2019). Dia mengaku curiga ada permainan kotor oleh agen maupun pangkalan Elpiji 3 Kg. Sebab, jatah Elpiji 3 Kg yang seharusnya untuk kecamatan tersebut, disebut-sebut disalurkan di wilayah Kecamatan Sidikalang.

Amiruddin menyatakan, sebelumnya warga mendapat Elpiji 3 Kg dari UD Wiwin, salah satu pangkalan di Desa Pardomuan, Kecamatan Siempat Nempu Hilir. Namun sejak awal 2019 lalu hingga saat ini, warga tak pernah lagi mendapat Elpiji 3 Kg dari pangkalan itu.

Setelah ditelusuri Amiruddin, penyebab sulitnya warga mendapatkan Elpiji 3 Kg di wilayah Kecamatan Siempat Nempu Hilir, khususnya di Desa Pardomuan, kuat diduga karena sebahagian besar jatah untuk kecamatan itu disalurkan di wilayah kecamatan lain dengan harga yang relatif mahal dan meringankan biaya operasi.

Bahkan, ketika Amiruddin melakukan penulusuran ke salah satu gudang tempat penurunan Elpiji 3 Kg di Kecamatan Sidikalang, terungkap Elpiji 3 Kg yang seharusnya jatah pangkalan UD Wiwin di Desa Pardomuan, malah diturunkan di Sidikalang.

Menurut Amiruddin, sejumlah warga sekitar gudang penurunan Elpiji 3 Kg itu, mengakui kegiatan penurunan Elpiji di tempat tersebut sudah berlangsung lama. Bahkan, mereka mengaku sering membeli Elpiji 3 Kg dari gudang tersebut dengan harga mulai Rp 22.000 hingga Rp 25.000 per tabung.

Setelah ditelusuri Amiruddin lebih jauh, gudang tempat penurunan Elpiji 3 Kg itu disebut-sebut milik PT Maholimo Karosine Gasindo. Nesar Situmeang, selaku direktur perusahaan (PT) tersebut, ketika dikonfirmasi Amiruddin terkait masalah tersebut, mangatakan pihaknya akan melakukan kroscek ke lapangan.

“Nanti kita akan cek langsung informasi ini. Jika itu benar, pihak pangkalan akan kita beri sanksi, bila perlu kita putuskan hubungan usaha dengan pihak pangkalan itu,” kata Nesar Situmeang.

Seperti diketahui, Elpiji 3 Kg kebutuhan rumah tangga yang disubsidi pemerintah dan diperuntukan bagi warga tergolong miskin. Penyaluranya sudah ditentukan sesuai wilayah kerja masing-masing pangkalan atau agen.

Jika terbukti penyalurannya tidak tepat sasaran atau tidak sesuai wilayah kerja masing-masing maka pihak pangkalan atau agen dapat diproses secara hukum.

“Bila terbukti menjual Elpiji 3 Kg di luar rayon, pihak pangkalan dan agen bisa dikenakan pidana dan hukuman penjara,” kata R Silalahi, salah seorang pengamat perdagangan di Dairi, ketika ditemui Amiruddin meminta bantuan yang dialami warga.

Dikatakan R Silalahi, menjual dan memperdagangkan Elpiji 3 Kg di luar rayon bertentangan dengan Perpres RI Nomor 71 tahun 2015 tentang Barang Penting. Dan Pasal 1 subsider 3E, Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi serta Pasal 106 Undang Undang RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Sementara itu, pewarta menghubungi Kasubag Sumber Daya Alam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi Sopar Berlin, dari nomor hp selulernya yang diberikan Amiruddin kepada pewarta mengatakan, pihaknya akan menyurati PT Pertamina Regional I Sumbagut terkait informasi penyaluran Elpiji 3 Kg yang tidak tepat sasaran oleh agen yang ada di Kabupaten Dairi.

“Kita akan menyurati pihak Pertamina, kita tidak bisa memberi sanksi kepada agen nakal terkait penyaluran Elpiji 3 Kg, karena tugas kita hanya sebatas pengawasan,” sebut Sopar Berlin. (Dharma)

Rekomendasi
Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.