Rekrutmen Bawaslu Salahi Prosedur, DPRD Oku Selatan ‘Ngadu’ ke DKPP

Loading...

Oku Selatan – Perseturuan 2 (Dua) Lembaga Legislatif (DPRD) dan Lembaga Bandan Pengawas Pemilu Semakin memanas, pasalnya Bawaslu Oku Selatan tidak memperdulikan panggilan yang dilayangkan DPRD sampai ke 3 (Tiga) kalinya.

Kemudian DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan,  akan melanjutkan proses pengusutan tentang Diduga telah terjadi kesalahan dalam Rekrutmen yang dijalankan Bawaslu Oku Selatan. Terkait pengangkatan Kepala Sekretariat kecamatan dan tata cara dipertugaskanya Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) di Jakarta.

Menindak lanjuti hal tersebut, DPRD Oku Selatan mengudang Pihak Pemerintah yang berhubungan langsung dengan Aturan dan Tata cara kedisiplinan bagi para ASN diantaranya, Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumberdaya manusia, Asisten lll Administrasi umum dan Inspektorat di ruang rapat Angaran DPRD, Kamis (23/01).

Rapat sendiri dipimpin Wakil ketua DPRD Oku Selatan Yohana yudayanti, SE didampingi Ketua komisi lll Gunawan Sucipta, SE, dan para anggota DPRD, guna mendengarkan penjelasan dari Instansi terkait tentang peraturan dan pemberian izin ASN menjadi Kepala Sekretariat Kecamatan yang dilakukan Bawaslu Oku Selatan.

Ketua Komisi lll Gunawan Sucipta, SE pada kesempatanya menerangkan tentang laporan masyarakat yang diterima Komisi lll terkait pelantikan Kepala Sekretariat Diduga menyalahi prosedur pelantikan, kemudian mempertanyakan kepada Instansi terkait tentang aturan dan pemberian Izin kepada Apartur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan atau dipertugaskan ke Instansi Pertikal seperti Bawaslu.

” Ia, meminta kepada pihak BKPSDM dan Asisten lll Admistrasi umum untuk menjelaskan tentang aturan kepegawaian yang membolehkan, serta aturan memberikan Izin kepada ASN dalam menjalani pekerjaan di Instansi pertikal, ” pintanya.

Pertanyaan Ketua Komisi lll kemudian ditanggapi Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Eva Nirwana, S.IP.,M.IP dengan cara menjelaskan tetang Peraturan dalam memberikan Izin kepada ASN yang dipertugaskan ke Instansi lain, harus lah melalui Prosedur  terlebih dahulu kepada Instansi induk di Kabupaten.

“Sudah jelas 36 Kepala Sekretariat kecamatan yang merupakan ASN aktif tersebut, menyalahi aturan tentang kepegawaian, karena tidak pernah melayangkan perhomonan Izin kepada Instansi Induk untuk mendapatkan persetujuan pemberian Izin. Karena diperkerjakan sebagai Kepala Sekretariat Kecamatan yang direkrut dari Bawaslu Oku Selatan,” katanya.

Terpisah Kepala Inspektorat Kabupaten Oku Selatan Ramin Hamidi juga mengomentari, terkait pelagaran ASN yang tidak melakukan pemberian Izin tertulis dan Pelanggaran Disiplin, tentunya Inspektorat akan memeriksa tetang kedisiplinan sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

“Mengenai penarikan ASN yang telah diperkerjakan sebagai Kepala Sekretariat tersebut, masih akan menunggu rekomundasi yang dilayangkan pihak DPRD guna meminta kepada Bupati untuk dilakukan penarikan terhadap 36 ASN yang tidak memilik Izin tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, pihak Bawaslu Oku Selatan sendiri, sudah beberapa kali para Awak media mencoba mengkomfirmasi terkait tudingan yang dilayangkan pihak DPRD terkait kesalahan Prosedur pelantikan, namun pihak Baswaslu tidak pernah mau menjelaskan ke Publik. (Suardi)

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.