Rapat Paripurna, DPRD Tulungagung : Setujui Ranperda APBD 2023 dan RPJPD 2025-2045

Nusantaraterkini.com||Tulungagung – Bertempat di Ruang Rapat Paripurna Graha Wicaksana Lantai II Kantor DPRD Tulungagung pada jumat (02/07/2024), DPRD Tulungagung kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda persetujuan bersama penetapan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025 – 2045 serta Ranperda lainnya menjadi Perda.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tulungagung, Marsono SSos, dengan dihadiri Pj Bupati Tulungagung, Dr Ir Heru Suseno MT. Selain juga di antaranya para Wakil Ketua DPRD Tulungagung, anggota DPRD Tulungagung dan Sekda Tulungagung, Drs Tri Hariadi MSi serta Kepala OPD lingkup Pemkab Tulungagung.

Dalam rapat tersebut DPRD Tulungagung telah menyetujui penetapan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025 – 2045 serta Ranperda lainnya menjadi Perda, ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD, Rekomendasi Pansus DPRD, Pembahas Ranperda, dan Pandangan Fraksi.

Selain itu, juga menyampaikan Laporan Pembahasan Banggar, Laporan Pembahasan Pansus I dan Pansus IV, serta Pandangan Fraksi yang ada di DPRD Tulungagung.

Ranperda lainnya yang ditetapkan menjadi perda dalam rapat paripurna itu adalah Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Ranperda Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Meskipun menyetujui pengesahan empat ranperda menjadi ranperda, namun demikian, semua fraksi memberi catatan.

Fraksi Gerindra mewakili tujuh fraksi dalam pandangan akhir yang dibacakan oleh Adrianto SPd menyampaikan catatan, diantaranya, anggaran Dinas Pendidikan sebesar 36 persen yang sudah melebihi mandatory spending dari amanat undang-undang agar dimanfaatkan untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih baik.

Sedangkan rincian dari Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, yakni di sisi pendapatan Rp 2.842.992.133.179, 36. Kemudian di sisi belanja Rp 2.916.554.778.174,19 persen sehingga mengalami defisit Rp 73.562.644.994,83.

Di sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan Rp 477.597.953.760,37 serta pengeluaran pembiayaan Rp 30.000.000.000,00 sehingga pembiayaan netto Rp 477.597.953.760,37. Dan SILPA tahun berkenaan Rp 374.035.308.755,54.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna tersebut juga disampaikan laporan Badan Anggaran oleh Andri Santoso Amd Kep. Selain juga disampaikan laporan Pansus I oleh Rijal A’bdulloh SIP dan laporan Pansus IV oleh H Nurhamim SAg.

Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, menyatakan persetujuannya terhadap perubahan Ranperda menjadi Perda, namun memberikan beberapa catatan penting kepada Pemkab Tulungagung.

Terdapat sepuluh catatan yang harus diperhatikan, termasuk alokasi anggaran sebesar 36 persen dari APBD untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, renovasi pasar Campurdarat pasca kebakaran 2021, serta pengoptimalan pasar ikan Bandung untuk mengurangi pencemaran.

Marsono juga mengkritisi Perda parkir berlangganan yang belum disahkan, yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia juga mendorong peningkatan kinerja OPD agar dana insentif daerah dapat diperoleh lagi oleh Pemkab, serta evaluasi aset tanah yang belum bersertifikat. Selain itu, evaluasi kebijakan daerah juga diperlukan untuk meningkatkan PAD, seperti pemberian alokasi anggaran untuk Dinas Pariwisata.

“Kondisi TPA Segawe yang sudah penuh juga memerlukan koordinasi dengan Perhutani. DBHCHT sebaiknya tidak hanya fokus di wilayah tembakau, tetapi juga di wilayah lain yang membutuhkan. Selain itu, IPLT belum bisa beroperasi karena penolakan masyarakat,” ujar Marsono

Sementara itu, Pj Bupati Tulungagung Heru Suseno dalam sambutannya menyampaikan, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota DPRD Tulungagung yang bekerja keras untuk mencermati, meneliti, mengoreksi serta menyempurnakan empat Ranperda yang telah disetujui bersama menjadi Perda.

Dirinya juga menyebutkan bahwa RPJPD Kabupaten Tulungagung tahun 2025 – 2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Tulungagung baik pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi, serta arah pembangunan yang disepakati bersama.

“Ranperda yang telah disetujui tersebut akan diproses lebih lanjut untuk dievaluasi oleh Gubernur Jatim,” ujarnya. (adv /gal)

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.