Wartawan Nusantaraterkini.com Terdaftar di Box Redaksi, Untuk Bergabung menjadi wartawan seluruh indonesia Hubungi : +62 822-8273-3432

Rapat Paripurna DPRD Pulau Morotai

Loading...

DARUBA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pulau Morotai menggelar rapat paripurna penyampaian dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Kamis (21/3/2019).

Dua Ranperda yang diusulkan untuk di Perda-kan tersebut antara lain Ranperda tentang pelayanan kegiatan pembangunan tahun jamak (Multiyears) Kabupaten Pulau Morotai tahun 2019-2022 dan Ranperda pemanfaatan tanah kosong.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRD II Morotai, Rasmin Fabanyo, sekaligus pemimpin sidang, Bupati Pulau Morotai Benny Laos, 13 anggota DPRD, Forkopimda, dan sejumlah pimpinan OPD.

Wakil Ketua I, Rasmin Fabanyo, saat mengawali sambutannya berharap kegiatan pembangunan tahun jamak maupun pemanfaatan lahan kosong yang digagas ini, bisa berjalan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Morotai.

“Kepada pemerintah daerah yang bertanggung jawab yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pulau Morotai terkait pelaksanaan kegiatan kontrak tahun jamak ini agar dalam pendanaan jangka waktu pelaksanaan dan tata cara pembayaran harus sesuai dengan komitmen awal, dengan payung hukum sebagai pedoman,” tegas Rasmin.

Kata Rasmin, dengan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan gedung ekonomi, pembangunan gedung kampus Universitas dan beberapa pembangunan lainnya dalam tahun jamak. “Itu merupakan prinsip dasar keterbatasan kemampuan keuangan daerah sehingga program atau kegiatannya perlu dilakukan dengan perencanaan yang baik, efisien dan ekonomis,” harap Rasmin.

Begitu juga dengan pemanfaatan lahan kosong. Menurutnya, sektor kelautan dan agraria merupakan primadona di kabupaten ini, karena tanah yang ada di Morotai merupakan tanah yang subur sehingga berpotensi besar dalam menciptakan dan meningkatkan perekonomian yang terfokus pada tanaman pangan dan hortikultura. Begitu juga di sektor perikanan, lahan kosong dapat diganti dijadikan tempat untuk budidaya ikan.

“Sehingga tujuan dalam mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan tanah bisa memberi kontribusi bagi masyarakat,” katanya.

Sementara Bupati Pulau Morotai, Banny Laos, dalam pidatonya menuturkan Pemerintah Daerah berkeyakinan bahwa program kegiatan yang didanai melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2022, terhitung mulai tahun anggaran 2019, dengan total biaya sebesar Rl 150 Miliar untuk empat rencana pembangunan. (Oj)

 

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.