Terbit : 1 September, 2019 - Jam : 13:26

Pungutan Biaya Rehab di BNNK Karo Menjadi Sorotan Masyarakat

Loading...

KARO – Skenario ‘busuk’ dan sangat rapi yang dimainkan BNNK Karo terhadap keluarga pasien rehab, satu persatu mulai terungkap.

Bukan hanya dugaan yang mengarah pada pungutan liar (pungli). Akan tetapi praktik mal administrasi juga dijadikan lahan bisnis untuk memperkaya diri.

Buktinya, surat hasil assessment sebagai syarat residen (pasien) dapat direhab di Balai Pusat Rehabilitasi di Lido Bogor tidak ada.

Kasie Rehabilitasi BNNK Karo, dr. Rosie Beru Pinem dan Maranata beru Meliala tidak dapat menunjukkan hasil assessment kepada keluarga pasien.

Sehingga, Ika beru Tarigan (33) warga Kota Berastagi yang dijadikan ‘ATM’ berjalan oleh BNNK Karo, berencana akan melanjutkan kasus tersebut sampai ke BNN Pusat.

Ia merasa, pihak institusi pemberantas narkoba terkesan ‘cuci tangan’ dan berdalih jika saudara kandungnya mengalami sakit jiwa.

“Dari awal sebelum kuserahkan uang, berulang-ulang kutanya sama Maranata. Bisanya abangku itu direhab di Lido karena udh pernah dia direhab disana. Jadi kata Maranata bisa, asalkan sediakan aja uang sebesar Rp.26 juta,” ujar Ika kepada wartawan, Sabtu (31/08/2019) di Kabanjahe.

Lebih lanjut dikatakan Ika, karena berulang-ulang juga dibilang Maranta aman dan bisa. Makanya uang yang diminta langsung dipenuhinya, dengan harapan saudara kandungnya bisa sehat.

“Ternyata uang yang kukasih hanya sia-sia, bahkan saudaraku itu juga sudah hilang entah kemana. Dimana tanggungjawab BNNK Karo,” tutupnya.

Menanggapi persoalan yang membelenggu BNNK Karo, seorang aktivis di Karo yang dikenal getol membela masyarakat mulai angkat bicara.

Julianus Sembiring melalui telepon seluler mengatakan sudah mendengar kabar dari pemberitaan di media online beberapa hari yang lalu.

Mantan Ketua LSM LIRA Karo ini mengecam adanya oknum di institusi pemerintah yang terkesan membodohi masyarakat.

“Kalau pasien masih dipungut biaya yang tinggi untuk direhab. Bubarkan saja BNN di Karo, Ini kan menjadi suatu beban bagi masyarakat bila ada keluarganya yang terjerat narkoba,” imbuhnya.

Menurut Julianus, sejak BNN berdiri di Karo, belum pernah mensosialisasikan mengenai syarat permohonan rehabilitasi, macam-macam rehab narkotika dan biayanya.

Selama ini yang hanya disosialisasi hanya terkait bahaya narkoba, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba saja.

Sementara, kata Julianus lagi, masyarakat juga ingin mendapat banyak informasi maksud dari rehab medis dan rehab sosial yang diatur dalam UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Begitu juga dengan syarat permohonan rehab, tata cara tugas tim assessment berdasarkan Peraturan Kepala BNN no.11 tahun 2014.

“Masih banyak masyarakat yang belum tau tentang ini. Pihak BNNK harus terbuka, jangan main sembunyi-sembunyi. Jadi saya menduga, jangan-jangan korbannya bukan hanya Ika saja,” imbuh Anggota Dewan Pendidikan Karo ini.

Karena sepengetahuannya, pasien yang akan direhab di Lido milik BNN berdasarkan kuota. Jika pada jadwalnya pasien tidak datang atau diantar, maka namanya langsung dicoret.

“Jangan-jangan pasien udah terlambat diantar. Makanya mereka berdalih kalau pasien sakit jiwa. Mungkin petugas yang mengantar dan oknum yang menerima uang sudah kongkalingkong. Sehingga mengatur siasat menciptakan seribu alasan,” ujarnya.(Anita)

Loading...
Rekomendasi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.