PTSL Program Kesejahteraan Rakyat, Mayoritas Kepala Desa di Jember Justru Enggan Mengajukan

Jember, Nusantaraterkini.com- Rendahnya antusias Kepala Desa di Kabupaten Jember dalam mendukung program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) , mengundang keprihatinan sekaligus pertanyaan pihak DPRD Jember. Minggu, (11/04/21). 

Hal ini seperti diungkap anggota komisi A DPRD Jember Alfan Yusfia, data yang diterima komisi A, mulai tahun 2017 yakni awal dibukanya program hingga akhir tahun 2020, dari 284 jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Jember hanya sekitar 41 Desa yang sudah ikut program PTSL, sisanya belum mendaftar.

Padahal program dari Pemerintah Pusat ini, katanya, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menentukan legalitas hukum yang jelas terhadap hak dan kepemilikan tanah.Sebaliknya, justru banyak kepala desa yang enggan untuk mengajukan permohonan PTSL.

“Ini pertanyaan besar di kami, sangat luar biasa.Kenapa program yang baik tidak disambut dengan baik, Kepala Desanya gak mau ngajukan, ” kata Alfan dikonfirmasi nusantarterkini.com, melalui sambungan telepon.

Bagaimana program Pemerintah bisa terserap, jika kepala desa tidak mendukung program PTSL.Apa yang melatarbelakangi kepala desa tidak mau mengajukan PTSL, alasan apa.

Lanjut Alfan, mungkin karena program PTSL tidak perlu ada Akta jual beli, akta hibah, sehingga Kepala Desa merasa pendapatanya terpangkas.

“Saya mohon teman media juga ikut memberikan informasi atau menanyakan kepada beberapa Kepala Desa, ” lanjutnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan terus mendorong agar program sertifikasi PTSL terus dilakukan hingga perkiraan tahun 2024/2025, program PTSL akan ditutup.

Ia berharap, Kepala Desa yang belum mengajukan program PTSL agar segera mendaftarkan .Pasalnya, untuk mengajukan program PTSL harus ada surat permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD.

“Kami ingin kepala desa menganggap program PTSL ini sangat penting bagi warganya.Karena sebenarnya PTSL keinginan masyarakat,” ucap Alfan.

Ia menambahkan, sampai dengan akhir tahun 2020, bidang tanah yang ada di Jember total yang sudah memiliki Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sekitar satu juta lebih, tapi yang sudah Sertifikat Hak Milik (SHM) masih kisaran 360 ribuan.Sehingga masih ada sekitar 600 ribuan bidang tanah yang belum SHM.

Program PTSL ini akan ditutup tahun 2024/2025.Hitunganya kalau 5 tahun ke depan bidang tanah yang harus diselesaikan oleh pemkab dalam program PTSL hampir 100 ribuan pertahun.

“Bagaimana agar target ini bisa terselesaikan kita harus ada koordinasi yang baik, pola sekarang kan Tri Juang, pusat kabupaten dan Desa.Pelaksanaan Pokmas, bagaimana bisa bersinergi dan masyarakat antusias, agar target nanti tahun 2024/2025, paling tidak 80 persen tanah di Jember bersertifikat, ” kata Legislator PDI-P.

Atas kondisi ini, Komisi A akan segera melakukan langkah, yakni memanggil beberapa Camat agar menginstruksikan Kepala Desa untuk mengajukan permohonan ikut program PTSL.Bila perlu, pihaknya juga akan memanggil Kepala Desa.

“Kami tetap mendorong karena ini program yang baik, sebagai pengakuan pemerintah untuk membuktikan legalitas tanahnya sesuai aturan yang ada, ” terangnya. (Tahrir)

Rekomendasi

Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.