PT LUIS : SKT Salim Kancil Liar dan Alasan Pembenaran

Nusantaraterkini.com (Surabaya) – Terbitnya Surat Keterangan Tanah (SKT) atas 6 bidang lahan di tanah oloran (tanah negara), Desa Selok-Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang yang diklaim Ike Nurila, putri almarhum Salim Kancil sebagai bukti kepemilikan tanah miliknya menuai polemik. Sebelumnya Ahli Hukum Pidana Unair, Wayan Titip Sulaksana menyatakan SKT Salim Kancil bukan sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah dan melanggar hukum.

Kali ini giliran PT Lautan Udang Indonesia Sejahtera (LUIS) melalui kuasa hukumnya, Yakobus Welianto ikut angkat bicara. Perlu diketahui, PT LUIS dan pihak Salim Kancil terlibat konflik dipicu tuduhan pihak Salim Kancil bila PT LUIS telah menyerobot lahan yang diakui miliknya tersebut.

“Selama belajar hukum, baik waktu kuliah sampai saat ini, saya baru pertama kali ini mendengar istilah SKT (Surat Keterangan Tanah), apalagi sampai dinyatakan sebagai bukti kepemilikan tanah. Kalau SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) itu baru ada,” sindir Yakobus Welianto, Sabtu (27/2/2021).

Advokat yang akrab dipanggil Weli ini berpendapat SKT Salim Kancil liar dan tidak ada dasar hukumnya, terlebih lagi tanah yang diklaim milik Salim Kancil itu berada di tanah oloran yang jelas merupakan tanah negara. Weli menambahkan Kades hanya berwenang mengeluarkan surat keterangan tanah yang masuk dalam kerawangan dan letter C Desa tersebut.

Ia menyampaikan sepengetahuannya, SKT Salim Kancil muncul saat Tijah, istri Salim Kancil diminta keterangan Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus terkait dugaan pencemaran nama baik melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dilaporkan PT LUIS ke Polda Jatim tanggal 9 April 2020 dengan terlapor Bupati Lumajang, Thoriqul Haq. Dirinya menceritakan awal mula proses hukum tersebut terjadi setelah PT LUIS dituduh melakukan penyerobotan lahan milik Salim Kancil, kemudian diunggah melalui Chanel Youtube Lumajang TV yang diketahui selalu menayangkan kegiatan atau aktivitas Bupati Lumajang, Thoriqul Haq.

“Tentu PT LUIS tidak terima, karena tidak menyerobot lahan yang diklaim milik Salim Kancil. Menurut saya, SKT Salim Kancil dijadikan sebagai alat pembenaran, seolah-olah lahan yang sekarang dikuasai keluarga Salim Kancil itu sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah. Sekarang ini dengan terbitnya SKT Salim Kancil terlihat jelas ada upaya pemalsuan dokumen,” bebernya.

PT LUIS sendiri menurut Weli terus mengamati perkembangan perkara pencemaran nama baik yang ditangani Subdit V Cyber Crime Polda Jatim, dimana sekarang ini sudah masuk tahap penyidikan. Ia menerangkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang diterima PT LUIS dari Ditreskrimsus Polda Jatim tanggal 10 Februari 2021, penyidik akan meminta keterangan dari Kades Selok Awar-Awar. Weli mengatakan penyidik selanjutnya akan melakukan gelar perkara.

“Sebelumnya penyidik sudah meminta keterangan dari saksi pelapor, saksi terlapor, saksi ahli pidana, saksi ahli bahasa, sampai saksi ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Saya optimistis perkara pencemaran nama baik yang dilaporkan PT LUIS ini terus berjalan dan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq ditetapkan sebagai tersangka,” pungkasnya.

Ike Nurila, putri Salim Kancil tidak bisa dikonfirmasi lagi setelah SKT Salim Kancil menjadi polemik. Sampai saat ini siapa yang mengeluarkan SKT Salim Kancil dan kapan diterbitkan masih menjadi misteri. Pasalnya, Kades Selok Awar-Awar, Didik Nurhandoko mengaku tidak pernah menerbitkan SKT Salim Kancil. Mantan Kades Selok Awar-Awar periode 2018-2020, Eko menyatakan tidak pernah mengeluarkan SKT Salim Kancil. Begitu pula Plt Kades Selok Awar-Awar tahun 2020, Badrus yang juga menjabat Sekretaris Desa (Sekdes) Selok Awar-Awar juga mengatakan tidak tahu menahu soal SKT Salim Kancil dan tidak pernah menerbitkan SKT tersebut. (Fajar Yudha Wadhana)

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.