PT LUIS Segera Lapor Kapolri Bila Izin UKL-UPL Budidaya Udang Dipersulit

Nusantaraterkini.com (Lumajang) – Statemen Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, Yuli Haris yang mengatakan izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) akan diterbitkan setelah PT Lautan Udang Indonesia Sejahtera (LUIS) bersepakat dengan Kepala Desa (Kades) Selok Anyar memantik reaksi. Penasihat Hukum (PH) PT LUIS, Yakobus Welianto, Rabu (10/3/2021) mempertanyakan apa dasar hukum UKL-ULP dapat dikeluarkan wajib menunggu persetujuan Kades.

“Berarti kalau Kades Selok Anyar tidak setuju, terus izin UKL-ULP PT LUIS tidak bisa terbit itu namanya ‘nodong’. Kalau begini caranya PT LUIS rugi, karena sudah mengeluarkan dana investasi puluhan miliar, tetapi tidak bisa operasional karena dugaan penyalahgunaan wewenang dengan membuat peraturan yang mengada-ada” ucapnya geram.

Weli, begitu sapaan akrabnya, menjelaskan budidaya udang termasuk Proyek Prioritas Strategis (Major Project) sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2020-2024. Ia menegaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tanggal 10 Agustus 2020 telah menyurati Gubernur di seluruh Indonesia dengan tembusan, diantarnya beberapa Kementerian terkait, Kapolri, sampai Ketua Ombudsman untuk dukungan pengembangan tambak udang dan peningkatan kenyamanan berusaha budidaya udang.

“Salah satu bunyi surat Mendagri yakni penyederhanaan perizinan untuk kemudahan berusaha, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta dalam rangka peningkatan lapangan kerja,” ujarnya.

Bahkan Kapolri waktu itu Jenderal Idham Aziz kata Weli mengeluarkan Surat Telegram tanggal 27 Juli 2020 kepada jajarannya yang isinya antara lain mendorong pemerintah daerah untuk mereduksi ketentuan dan aturan yang menghambat tumbuh dan berkembangnya pelaku usaha tambak udang sehingga hasilnya benar-benar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Perintah Kapolri menurut Weli dalam Surat Telegram juga sudah jelas, yaitu lakukan tindakan tegas terukur terhadap semua pihak yang menganggu dan menghambat program-program pemulihan ekonomi sosial, dimana salah satu contohnya adalah program budidaya udang di seluruh Indonesia.

“Kalau memang ditolak, silahkan Kadis LH keluarkan surat penolakan. Sehingga PT LUIS dapat segera lapor ke Kapolri dan mengambil langkah hukum lainnya,” pungkasnya.

Kadis LH, Yuli Haris saat diminta tanggapan, Kamis (11/3/2021) soal PT LUIS yang mempertanyakan dasar hukum terbitnya UKL-UPL setelah ada kesepakatan dengan Kades dan berencana lapor ke Kapolri, mempersilahkan Nusantaraterkini.com konfirmasi ke kantor. Ia berjanji dalam waktu dekat ingin mempertemukan kedua belah pihak (maksudnya PT LUIS dan Kades Selok Anyar) agar segera selesai. (Fajar Yudha Wardhana)

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.