Terbit : 13 September, 2019 - Jam : 19:49

Premium Langka, Sapma IPK Tak Terima Jawaban Pemkab Karo

Loading...

KARO – Ketua Satuan Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kabupaten Karo, Anugrah Kacaribu, SH didampingi wakil ketua Monas Ginting, SSos, Wakil Sekretaris Ekin Sura Tarigan, SPd dan Alex Wakil Bendahara kembali mendatangi Kantor Bupati untuk mempertanyakan jawaban kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium, Jumat (13/09/2019).

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo, Rismawati, SE mengaku sesuai instruksi Bupati Karo Terkelin Brahmana, pihaknya telah turun ke lapangan untuk memonitoring kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) seputaran wilayah Kabupaten Karo.

Menurut Rismawati, berdasarkan monitoring di lapangan menjawab soal kelangkaan BBM jenis premium, mencakup tiga hal yakni, PT Pertamina (Persero) lebih mengutamakan pertalite dari pada bensin, kurangnya prasarana tangki SPBU dan menyikapi Kabupaten Karo sebagai daerah tujuan wisata, maka lebih tinggi pemakaian pertalite dari pada bensin. Untuk itu, Pertamina menyarankan agar SPBU cenderung ke pertalite dan tidak mengorder bensin (premium).

“Bagian Perekonomian Kabupaten Karo, memiliki keterbatasan selain hanya sebagai monitoring saja, selebihnya tugas Satgas untuk menindaknya bila ditemukan penyimpangan,” ujarnya.

Menyikapi hasil monitoring itu, Ketua Sapma IPK mengaku kecewa akibat keadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah terabaikan. Pertamina lebih mengedepankan soal provit dan BBM jenis Pertamak lebih ditonjolkan.

Yang menjadi pertanyaan, sambung Anugrah Kacaribu, kenapa premium di sejumlah SPBU diluar Kabupaten Karo sangat gampang ditemui. Apakah sebagai daerah tujuan wisata, rakyat di daerah ini sudah dianggap mampu, sehingga menjadi suatu alasan pihak Pertamina.

Menyangkut poin kedua, sungguh tidak dapat diterima akal sehat. Kenapa pihak Pertamina mengijinkan SPBU beroperasi kalau memang benar belum memiliki kelengkapan sarana prasarana tanki BBM. Jawaban poin kedua secara tidak langsung PT. Pertamina membuka kedok SPBU yang sebenarnya belum layak tapi diijinkan beroperasi dan kuat dugaan ada unsur KKN.

“Karena setahu saya, persyaratan pendirian SPBU tidak gampang, SPBU sendiri terdiri dari 3 jenis yakni tipe A, tipe B dan juga Tipe C demikian juga soal luas lahan termasuk sebagai rest area dan kelengkapan sarana prasarana untuk publik,” ungkapnya.

Selanjutnya Rismawati, menerima usulan dari Sapma untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah, pertamina dan pengusaha SPBU. Untuk pertemuan selanjutnya akan segera dijadwalkan. Sapma IPK Kabupaten Karo, menyimpulkan jawaban tersebut belum dapat diterima.

Mereka meminta Pemkab Karo segera melakukan pertemuan dengan PT. Pertamina dan Satgas yang berhak menindak SPBU nakal. (Anita)

Loading...
Rekomendasi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.