Praktisi Hukum Unair Ingatkan Tunjangan Perumahan DPRD Jatim Rawan Korupsi “Berjamaah”

Nusantaraterkini.com (Surabaya) – Tunjangan Perumahan DPRD Jatim mencapai Rp 51,8 Juta per bulan dan diterima dalam bentuk uang tunai yang diungkap Advokat Muhammad Sholeh serta telah membuat surat keberatan kepada Gubernur Jatim dengan tembusan Ketua DPRD Jatim untuk mencabut Tunjangan Perumahan mendapat tanggapan dari praktisi hukum Unair. Praktisi hukum Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, I Wayan Titip Sulaksana, Kamis (4/3/2021) mengatakan patut diduga rawan penyimpangan dan harus dapat dibuktikan bentuk fisik rumah yang disewa senilai uang yang diterima, sehingga berpotensi terjadi korupsi “berjamaah” (bersama-sama). 

“Kalau tidak dapat membuktikan rumah sewa ekuivalen (seharga) Tunjangan Perumahan yang diterima, berarti ada penyalahgunaan jabatan dan itu korupsi. Karena Tunjangan Perumahan DPRD Jatim berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Jatim,” tegasnya.

Wayan Titip, begitu biasa disapa, balik bertanya nilai Tunjangan Perumahan yang fantastis itu berbentuk rumah seperti apa. Ia sangat kecewa karena rakyat yang memilih anggota DPRD Jatim sedang amat susah akibat pandemi Covid-19 dan meragukan sense of crisis (kepekaan terhadap krisis).

“Ingat kembali janji-janji kampanye saat pemilihan legislatif. Mulutmu ngomong dan janji apa?. Jangan jadi penjilat ludah sendiri. Klemben-klemben, roti-roti (artinya dulu-dulu, sekarang-sekarang), isuk dele sore tempe (artinya mencla-mencle),” pungkasnya.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi sampai berita ini diturunkan belum dapat dikonfirmasi terkait surat keberatan dari Sholeh dan statemen Wayan Titip yang mengingatkan potensi korupsi “berjamaah” dalam Tunjangan Perumahan DPRD Jatim. Dihubungi melalui sambungan suarab WhatsApp (WA), Kamis (4/3/2021), Khofifah dan Kusnadi belum merespon. *(Fajar Yudha Wardhana)*

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.