Pra PTSL Warga Dipungut 300 Ribu, Kepala BPN Jember Ngaku Tidak Tahu

Jember- Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Jember, Sugeng, mengaku tidak tahu soal biaya persiapan ( Pra) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebesar Rp 300.000, keseluruhan dibebankan kepada masyarakat pemohon PTSL. Kamis, (08/04/21). 

Padahal temuan di lapangan, selama ini mayoritas pengurus Pokmas terang-terangan melakukan praktik pungutan sebesar Rp 300.000, bahkan ditemukan ada yang memungut lebih. Mereka selalu berdalih, pungutan tersebut sudah sesuai kesepakatan bersama antara Pokmas dengan pemohon PTSL.

Menurut Sugeng, soal nominal pungutan biaya pra PTSL itu urusan pihak pengurus Pokmas dengan masyarakat pemohon PTSL.

“Biaya Pra (persiapan PTSL) itu nanti urusane masyarakat dengan Pokmas, BPN gak tahu. Ok cukup yaa, ” kata Sugeng, dikonfirmasi sejumlah wartawan usai mendampingi Bupati Jember Hendy Siswanto dalam kegiatan pembagian sertifikat PTSL di Kantor Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas, Selasa 06 April kemarin.

Ia menambahkan, APBD tahun 2021 Pemkab Jember telah mengalokasikan total anggaran hampir 4 miliar untuk biaya pengukuran 60 ribu bidang tanah PTSL.

“Hitunganya bidang, perbidang saya lupa ya, yang jelas total hampir 4 M, untuk 60 ribu bidang, ” ujarnya.

Ditempat yang sama, Ketua Pokmas PTSL Desa Gumukmas, Nuril, membenarkan adanya pungutan sebesar Rp 300.000 yang keseluruhanya dibebankan kepada pemohon PTSL.

“Untuk sini 300, (Rp 300.000), ” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan.

Rincianya untuk apa saja, Nuril enggan menjelaskan dengan berbagai alasan.

“Rinciannya nanti karena kita masih perjalanan dan nanti kalau sudah pertanggung jawaban dan itu pun kita pertanggung jawabkan kepada desa, ” terangnya.

Di dalam SKB 3 Menteri pun, terang Dia, ada biaya Pra atau Persiapan PTSL. Menurutnya hal itu diperbolehkan, selama masyarakat dengan pengelola atau Pokmas ada kesepakatan.

Terkait biaya persiapan PTSL sebesar Rp 300.000 yang dibagi dua sesuai bunyi Perbup Jember nomor 6 tahun 2018, 50 persen dibebankan pada APBD Kabupaten dan sisanya dibebankan kepada pemohon PTSL, Ia mengungkapkan, sampai detik ini dana dari APBD Kabupaten belum ada kabarnya.

“Itupun keluar apa gak, sampai detik ini belum ada. Seandainya gak keluar kalau kita gak ada dana partisipasi dari masyarakat, apa jadi, ” jawab Nuril, sembari balik bertanya.

Padahal, imbuhnya, PTSL untuk desa Gumukmas sendiri sampai saat ini yang terealisasi sudah mencapai kisaran 2000 lebih sertifikat PTSL.

“Sedangkan kita pengukuran sudah selesai. Semua biaya perjalanan untuk Pokmas, Desa, BPN, biaya pengukuran, konsumsi, kita ambil uang dari partisipasi masyarakat, ” pungkasnya.

Bila mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 6 tahun 2018, tentang Pembebanan Biaya PTSL, pasal 3 ayat 2 menyebutkan, pembiayaan persiapan (Pra) PTSL Rp 300.000 pembebanan dibagi dua, yakni dibebankan pada APBD Kabupaten dan gotong royong oleh masyarakat pemohon PTSL.

Selanjutnya pasal 5 menyebutkan, pembiayaan yang berasal dari APBD Kabupaten sebesar Rp 150.000, sedangkan pasal 6 ayat 1 berbunyi, biaya gotong royong dari masyarakat pemohon PTSL yang dipergunakan sesuai sesuai hasil kesepakatan musyawarah kelompok masyarakat pemohon PTSL ditetapkan paling banyak sebesar Rp 150.000 untuk setiap obyek bidang tanah PTSL , akan tetapi tidak termasuk biaya penerbitan akta tanah.

Hal ini dipertegas Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri, (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiTransmigrasi) nomor 25/SKB/V/2017, nomor 590-3167A tahun 2017, nomor 34 tahun 2017, tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, diktum ketujuh bagian ke 5 berbunyi, kategori V (Jawa dan bali) sebesar Rp 150.000. (Tahrir)

Rekomendasi

Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.