Wartawan Nusantaraterkini.com Terdaftar di Box Redaksi, Untuk Bergabung menjadi wartawan seluruh indonesia Hubungi : +62 822-8273-3432

PPDB Minim Sosialisasi, DPRD Panggil Kadisdik Kota Tangerang

Loading...

Tangerang Kota – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai Gerindra menerangkan, Bantuan dana pendidikan itu sebagai pengganti iuran bulanan siswa atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah swasta. Sehingga, anak bangsa yang terimbas sistem zonasi di sekolah negeri, dapat memperoleh hak yang sama di sekolah swasta.Kata Turidi Susanto merilis pernyataan kepada Awak media Sabtu (11/7/20)

“Dinas Pendidikan kota tangerang sudah waktunya mengajukan anggaran tambahan Pendidikan tujuan mensubsidi sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP) adalah sulusi, Ucap Turidi

Kader Partai Gerindra itu meyakini, “Saya rasa ini menjadi solusi bagi siswa yang tidak masuk ke sekolah negeri akibat sistem zonasi,” tukas Turidi , menanggapi persoalan PPDB jalur zonasi setalah hearing dibeberapa sekolahan dan waktu itu bersama Dinas Pendidikan Kota Tangerang,terang nya.

Poin pertama yang di Rekomondasi oleh Turidi, Kami minta kepada Dindik Kota Tangerang untuk kembali anggarkan bantuan ke swasta supaya siswa yang tidak masuk ke negeri, tetap sekolah tanpa iuran SPP,” imbuhnya.

Point berikutnya lanjut turidi, Selain persoalan di jalur zonasi, PPDB 2020 di Kota Tangerang minim sosialisasi. Pasalnya, tercatat beberapa keluhan masyarakat lantaran belum mengerti untuk mendaftar lewat jalur afirmasi.

“Jadi masih kurang sosialisasi dan segala macam. Nah saya harap ke depannya dievaluasi.

Ia mempertegas Rekomondasi nya, Kita minta dinas pendidikan segera mengalokasikan anggaran SPP perubahan, sehingga di tahun 2021 SPP gratis untuk siswa di sekolah swasta,” ucapnya.

Sebelumnya kata Turidi, DPRD Kota Tangerang menerima sejumlah keluhan dari masyarakat terkait zonasi yang pendek. Oleh karena itu, Turidi meminta agar zonasi dapat diperluas dan diperlebar.uangkap nya.

“Jadi yang dekat walau beda rw atau kelurahan, bisa dapat juga poin 3, karena dipastikan 4 poin untuk bisa masuk, berapa pun nilainya,” jelas Turidi.

Dirinya berharap, Kami DPRD minta supaya Dindik Kota Tangerang melakukan evaluasi di kemudian hari. Solusi yang kami tawarkan salah satunya adalah mengembalikan anggaran SPP buat sekolah swasta di anggaran perubahan 2020 dan anggaran murni 2021,” tandasnya.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang, Saeroji menambahkan, Aplikasi peta dari Google dapat menjadi rujukan tepat untuk diterapkan pada sistem Zonasi. Namun, untuk tahun ini sudah terlambat. Pasalnya PPDB tingkat SD dan SMP sudah berakhir.

“Perbaikan ke depan saja, saya berharap sistem zonasi ini kan. Artinya perlu ada juga kembali dievalusi. Ini kan yang puyeng semua,” ujarnya.

Maka kami hari ini bersama pimpinan DPRD, pimpinan Fraksi DPRD, pimpinan komisi 1,2,3, dan 4 memanggil dinas Pendidikan untuk mengevaluasi PPDB di tahun akan datang.

“ya, harapan saya evaluasi ini menjadi catatan yang harus diperbaiki oleh dindik, kami ingin PPDB dikota Tangerang sesuai dengan harapan masyarakat kota Tangerang, ” Jelasnya.(rls/Man)

Rekomendasi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.