Polemik Uang Transport KPPS Disulap Jadi Mamiri, KPU Jember Ngaku Belum Terima Laporan

Jember- Temuan adanya sejumlah  petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Jember, yang mengaku belum menerima uang  pengganti transport  pelantikan anggota KPPS  beberapa waktu lalu sebesar 50 ribu, kini menuai polemik.Senin, (30/11).

Belakangan baru diketahui oleh petugas KPPS jika uang transport pelantikan memang benar-benar ada, namun tidak bisa diambil.Alasanya,  sesuai kesepakatan uang transport pelantikan  digunakan untuk biaya Mamiri (Makanan dan minuman ringan) dalam kegiatan Bimtek.

Terkait hal tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember M.Syaiin belum bisa berkomentar apa-apa soal itu, pasalnya pihaknya belum menerima laporan.

“Sampai saat ini kita belum dapat informasi itu, terkait dengan itu, ” kata Syaiin dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Ia menjelaskan, pihaknya masih melihat terlebih dahulu  di pagu anggaran kegiatan KPU.Jika memang dianggarkan, nominal berapa uang transport pelantikan yang harus diterima masing-masing petugas KPPS saat kegiatan pelantikan KPPS.

“Yang jelas semua sudah disesuaikan dengan ketentuan itu dan anggaran sudah ditentukan di pagu anggaran, ” terangnya.

Oleh karenanya, lanjut Syai’in, pihaknya belum bisa merespon kabar uang transport pelantikan yang kini sedang berpolemik.Namun jika informasi tersebut benar adanya, KPU akan bertindak sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Semuanya sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan.Mekanismenya bagaimana nanti akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, ” tandas Syai’in.

Dikabarkan, sejumlah petugas KPPS di kecamatan Gumukmas mengaku tidak menerima uang transport saat acara pelantikan KPPS beberapa waktu lalu.Padahal uang tersebut  sudah dipersiapkan sebelumnya oleh KPU melalui petugas PPK kemudian lanjut ke Petugas Pemungutan Suara (PPS).

Pengakuan salah satu ketua KPPS di Desa Gumukmas yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, awalnya Ia dan petugas KPPS lainya tidak mengetahui jika ada uang pengganti transport yang harus mereka terima usai dilantik, sebab saat itu tidak disampaikan oleh PPS.

Sewaktu pelantikan Dia hanya disodori beberapa lembar kertas untuk ditandatangani yang sepengetahuanya adalah tanda tangan daftar hadir.Belakangan baru diketahui saat kegiatan bimtek petugas KPPS, jika memang ada uang transport  pelantikan sebesar 50 ribu perorang untuk KPPS yang dilantik.

“Sewaktu pelantikan cuma ada tanda tangan daftar hadir, uang tidak ada, bahkan adanya uang transport 50 ribu dikasih tahu besoknya sewaktu Bimtek, ” ungkapnya.

Ternyata kemudian disepakati uang tersebut tidak bisa diberikan tunai karena dialihkan untuk biaya konsumsi alias mamiri.

“Sewaktu Bimtek ada kesepakatan uang transport dibuat untuk mamiri, nanti kalau ada sisa dikasihkan lagi ke KPPS, ” ujar Dia.

Padahal di kecamatan kencong, petugas KPPS usai pelantikan langsung menerima uang transport sebesar 50 ribu rupiah.Hal itu dikuatkan Ketua PPK Kecamatan Kencong Ragil Purnomo.Ia menyampaikan, uang transport anggota KPPS yang dilantik telah diberikan kepada tiap – tiap PPS yang ada di desa masing – masing.Mengacu pada wilayahnya di Kecamatan Kencong, uang transport diberikan sesaat setelah pelantikan KPPS melalui PPS.

“KPPS datang ikuti kegiatan pelantikan dan tanda tangan, lalu kita berikan mamiri dan uang transport kepada tiap – tiap PPS dan saat itu juga disampaikan kepada anggota KPPS,” katanya melalui suarajatimpost.com.

Jadi lanjut Ragil, seharusnya prosedur itu juga berlaku di kecamatan – kecamatan lainnya. Ini mengantisipasi uang tersebut mengendap di PPS. “Jadi kalau ada uang yang mengendap di PPS, apapun alasannya itu sudah tidak benar,” tuturnya. (Tahrir)

Rekomendasi
Loading...

Ruangan komen telah ditutup.