Plh Bupati Ingin Kembalikan Marwah Gubernur Jatim di Jember

Nusantaraterkini.com (Jember) – Pelaksana Harian (Plh) Bupati Jember, Hadi Sulistyo memimpin rapat pengarahan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Senin (22/2/2021) bertempat di aula PB Sudirman yang dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Jember. Berdasarkan surat Gubernur Jatim Nomor 131 / 178 / 011.2 / 2021 Tentang Penunjukan Pelaksana Harian Bupati Jember terhitung sejak tanggal 16 Februari 20Februar 

“Saya melaksanakan amanah yang terkandung dalam surat Gubernur Jatim tertanggal 15 Februari 2021 Surat Gubernur Jatim tersebut, perihal Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt), Sekretaris Daerah, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV di lingkungan Pemkab Jember yang ditujukan kepada Bupati Jember Faida,” tuturnya.

Menurut Hadi Sulistyo pada intinya surat Gubernur Jatim itu membatalkan semua kebijakan dan keputusan Bupati Jember waktu itu, Faida setelah melakukan cuti di luar tanggungan negara dalam rangka kampanye pilkada. Ia menyatakan secara formal hukum jabatan Pelaksana Tugas (Plt) atau Plh tidak pernah ada karena tidak ada izin Gubernur Jatim, sehingga tidak perlu surat pencabutan.

Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Timur Helmy Perdana mengatakan, penunjukan Plh Bupati Jember ingin mengembalikan marwah Gubernur Jatim di Jember sebagai Simbol Negara dan Wakil Pemerintah Pusat. Helmy Perdana menegaskan pengarahan Plh Bupati Jember itu sifatnya sepihak dan bukan diskusi yang wajib dipatuhi ASN Pemkab Jember.

“Pejabat Pemkab Jember kembali ke Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Tahun 2016, ” ujarnya.

Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi menyampaikan soal legitimasi tidak perlu lagi diperdebatkan dalam acara ini karena telah diikuti pejabat pejabat Provinsi atas arahan Gubernur Jatim. Itqo Syauqi berharap kedepan pola komunikasi politik antara eskekutif dan legislatif kembali ke jalan yang sesuai regulasi dan peraturan perundang-undangan.

“Yang terpenting sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah dimana penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten adalah Bupati dan DPRD,” pungkasnya. (Fajar Yudha Wardhana/Tahrir)

Rekomendasi

Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.