Pilih Oposisi, PDI-P Jember Ajak Insan Media Ikut Kritisi Pemerintahan Hendy-Gus Firjaun

Jember, Nusantaraterkini.com- Mengambil sikap berada di luar Pemerintahan (Oposisi), Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember, Bambang Wahjoe, mengajak insan pers ikut mengkritisi Pemerintahan Bupati Jember terpilih Hendy Siswanto dan wakilnya Muh. Balya Firjaun Balyaman bersama fraksinya di DPRD Jember setelah resmi dilantik nanti. 

Bambang menjelaskan, sikap Fraksi PDI Perjuangan tersebut semata demi menempatkan kepentingan rakyat pada posisi paling utama, dibandingkan kepentingan kelompok apalagi kepentingan pribadi.

“Kemarin aja yang dikritisi kayak gitu masih gila-gilaan, apalagi kalau pemerintahan yang baru nanti dibiarkan tanpa ada kritikan, ” katanya, saat menggelar pers confrence di kantor DPC PDI Perjuangan Jember, Rabu (10/02/21).

Oleh karena itu, Ia meminta kepada insan pers untuk terus berdampingan dengan PDI Perjuangan guna melakukan kontrol. Karena memang ini tugas bersama.

“Kalau jember ingin makmur, maju jangan biarkan bupati dan wakilnya jalan sendiri, ” ucapnya.

Senada juga disampaikan Kabid Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember Widarto, Dia tidak ingin sikap Fraksinya memilih diluar Pemerintahan Hendy-Gus Firjaun ini, dimaknai bahwa kekritisan Fraksi PDI Perjuangan selama 5 tahun kepemimpinan faida, karena ada sesuatu yang tidak diberikan oleh Pemerintah Daerah.

“Ini adalah hal yang memang harus kami lakukan sebagai Partai politik, karena kepentingan kita soal rakyat, ” tegas Widarto.

Dia membaca, bahwa kedepan akan ada banyak kelompok politik yang berada di jalur Pemerintahan.Bila hal ini dibiarkan dan semua tidak ada yang kritis terhadap pemerintahan, maka akan ada kecenderungan Pemerintahan kedepan tidak bisa berjalan sesuai relnya.

“Karenanya kami PDIP bisa sendirian tidak masalah, karena kami akan berada di pemerintahan untuk mengkritisi dan mendorong agar pemerintahan berjalan sesuai relnya.Kami juga tidak akan mengarahkan harus kemana, ” katanya.

PDI Perjuangan Jember Menolak Disebut Oposisi

Saat ditanya ketegasan sikap berada di luar pemerintahan dalam arti sebagai oposisi di pemerintahan ke depan.Ia menjawab, PDI Perjuangan tidak menyebutnya sebagai oposisi karena di tata kelola pemerintahan itu tidak ada istilah “Oposisi”.

Widarto menganalogikan sikap PDI Perjuangan Kabupaten Jember ini sebagaimana sikap PDIP saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

“Kita menempatkan diri sebagai partai yang selalu kritis terhadap pemerintahan Hendy Siswanto – Gus Firjaun sampai tahun 2024. Dan, hal-hal yang berbau transaksional kami tidak akan terlibat di dalamnya,” ujar Widarto.

Namun demikian, kata Widarto hal-hal yang sifatnya hak dan kewajiban Fraksi PDI Perjuangan akan tetap dijalankan, termasuk APBD yang menjadi hak masyarakat tidak akan dihambat.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Edi Cahyo Purnomo mengatakan, “Bansos ini, jangan sampai membelenggu DPRD, karena kejadian-kejadian sebelumnya banyak masyarakat yang masih belum paham apa itu Bansos atau Dana Hibah,”

“Bansos atau Dana Hibah bukan hanya urusan bantuan-bantuan, sebenarnya bantuan bila melekat ke pemerintah dan bermanfaat untuk masyarakat maka Fraksi PDI Perjuangan tidak akan menolak,” kata Edi.

Meski tetap menerima Bansos atau Jasmas, lanjut Edi, tidak akan merubah sikap Fraksi PDI Perjuangan, nantinya anggaran itu bisa untuk pemberdayaan masyarakat.

“Jangan sampai seperti anggota DPRD kemaren yang tersangkut kasus korupsi, ini jangan sampai terjadi. Dan, kalau bicara korupsi masyarakat pun bisa korupsi,” ucapnya.

Berikut 10 poin pernyataan sikap DPC PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, terhadap Pemerintahan Hendy-Gus Firjaun sebagai bupati dan wakil Bupati Jember tahun 2021-2024.

Berkaitan dengan segera dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Jember Periode tahun 2021-2024 (H. Hendy Siswanto – Muh. Balya Firjaun Barlaman), maka DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember beserta Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember menyampaikan beberapa hal:

1. Mengucapkan selamat dan selamat bekerja kepada bupati dan wakil bupati terpilih, Semoga dapat menjalankan visi, misi, dan program yang dijanjikan saat kampanye.

2. Dalam masa konsolidasi demokrasi seperti saat ini, PDI Perjuangan sebagai partai politik tetap dan terus akan berkhidmat untuk kepantingan rakyat. Partai politik menjadi sangat penting bukan hanya untuk membentuk pemerintahan tetapi juga membangun daya kritis rakyat yang efektif di luar pemerintahan.

3. PDI Perjuangan mempunyai pengalaman sebagai partal di luar pemerintahan di tingkat nasional pada periode tahun 2004-2014 dan akan menjadi spirit serta pengalaman dalam menjalankan posisi yang sama di Kabupaten Jember pada periode tahun 2021-2024.

4. PDI Perjuangan Kabupaten Jember, termasuk Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember akan bekerja dalam mekanisme checks and balances. Mendukung kebijakan Bupati Jember periode tahun 2021-2024 jika berpihak kepada rakyat (utamanya wong cilik), tetapi akan berada di paling depan menentang melalui mekanisme peraturan dan perundang-undangan jika kebijakan yang diambil merugikan rakyat.

5. Kami memandang persoalan birokrasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Insfrastruktur, Pertanian Pendidikan, kesehatan, pengelolaan sumber daya alam, kesejahteraan sosial, pelayanan publik, dan tata ruang memerlukan daya kritis dari partai politik dan DPRD Kabupaten Jember untuk menempatkan Kepentingan Rakyat pada posisi paling utama dibandingan kepentingan kelompok apalagi pribadi.

6. Banyaknya persoalan di Kabupaten Jember saat ini memerlukan penanganan secara tepat. Baik menyangkut ketepatan data, analisa yang tepat, serta kebijakan yang berpihak kepada masyarakat umum (utamanya wong cilik). Hal ini dapat dilakukan hanya jika ada peran kritis dan konstruktif dari berbagai elemen, utamanya adalah partai politik.

7. Persoalan kesehatan menyangkut Pandemi Covid-19 harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah, dengan tidak sekedar menebar bantuan sosial (Bansos) sebagai program karitatif dan populis berbalut politik pencitraan, tetapi harus visioner dan menyangkut hal yang mendasar atas kebutuhan rakyat serta jangka panjang.

8.Pola relasi Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD Kabupaten Jember harus dibangun sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan, dengan tetap saling menghormati, tetapi tidak menggunakan politik dagang sapi dengan pemberian Bansos/Jasmas kepada anggota DPRD Kabupaten sebagai upaya meredam daya kritis anggota DPRD Kabupaten Jember.

9. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember juga akan menginisiasi beberapa Raperda yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat dan menyangkut keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

10. Meskipun PDI Perjuangan Kabupaten Jember berada di luar pemerintahan Hendy Siswanto Muh. Balya Firjaun Barlaman tahun 2021-2024, tetapi kami berkomitmen siap turun tangan menyelesaikan berbagai persoalan Rakyat. PDI Perjuangan Jember akan hadir sebagai bagian dari solusi bukan bagian dari masalah. (Fahmi/Tahrir)

Rekomendasi

Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.