Perkuat Peran serta lintas tokoh dalam pengawasan, Bawaslu Butur Gelar Sosialisasi

BUTON UTARA- Bawaslu Kabupaten Buton Utara, menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif peran serta lintas tokoh pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Di Aula Gedung Hotel Sara’ea, Kecamatan Kulisusu. Selasa, 27 Oktober 2020.

Dihadiri Ketua Bawaslu Buton Utara, Hazamuddin, Koordiv PHL, Munarsiy, dan diikuti oleh Tokoh Masyarakat, Pemuda, Agama dan tokoh perempuan.

Sebelum membuka kegiatan, dalam sambutannya, Ketua Bawaslu, Hazamuddin mengatakan, kegiatan sosialisasi pastisipatif lintas tokoh sangat penting dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada, sebab secara substansi yang memiliki pesta demokrasi bukan hanya yang terkait dengan partai politik akan tetapi juga kalangan masyarakat.

“Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah milik kita bersama sehingga dalam pesta demokrasi ini tidak bisa ada kelompok manapun yang terpinggirkan,”kata Hazamuddin.

Kegiatan ini bertujuan agar dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, masyarakat lebih memahami apa yang menjadi larangan dan pelanggaran serta mekanisme penanganannya agar tercipta Pilkada yang berkualitas dan sesuai harapan.

Sebagai lembaga penyelenggara, Bawaslu Butur bukan hanya berperan dalam pengawasan akan tetapi memberikan pelajaran dalam momentum politik saat ini.

Kegiatan sosialisasi yang terbilang rutin dilaksanakan oleh Bawaslu Butur disetiap tahapan pemilihan umum, baik kepala daerah maupun legislatif ini, bertujuan untuk membangun membangun partisipasi agar semua kelompok masyarakat mengetahui dan memahmi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan menjelang hari pemilihan.

“Saat ini kita masuk pada tahapan kampanye dan proses pemutakhiran data pemilu,”ujarnya.

Echi, sapaan akrab Hazamuddin berharap, semoga kegiatan ini mempunyai nilai tersendiri dan dapat dipahami jika ada indikasi pelanggaran yang terjadi dilapangan mengetahui tatacara pelaporannya.

“Jika melihat pelanggaran jangan disimpan, segera dilaporkan langsung ke Bawaslu agar dpat cepat terselesaikan apa yang menjadi masalah, sebab jika melewati 7 hari sejak diketahui, Bawaslu secara formal tidak bisa menangani dan tidak memproses,”ungkapnya.

Dirinya menegaskan, dalam menegakkan aturan, Bawaslu memproses siapapun yang melakukan pelanggaran secara transparan dan diumumkan kepublik.

Koordiv PHL, Munarsiy menambahkan, saat ini dari semua pelanggaran pemilu terkhusus ASN rekomendasi telah keluar namun sanksinya diserahkan ke inspektorat.

Munarsyi mengingatkan kepada masyarakat yang belum terdaftar agar merekam KTP-EL ke Disdukcapil sebagai syarat untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Jika masyarakat belum terdaftar dalam DPT yang telah ditetapkan maka segera mendaftarkan diri saat ini agar menjadi daftar pemilih tambahan atau melengkapi syarat administrasi, mempunyai KTP atau KK beralamat Buton Utara.

Bawaslu Butur tetap mengawasi pertemuan terbatas, tatap muka dalam pada kampanye.

“Intinya jika memenuhi syarat maka dapat memilih,”.imbuhnya.

Oleh karena itu, pihaknya melakukan kegiatan sosialisasi ini agar masyarakat mengetahui mana hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Tak lupa dirinya menyampaikan agar tetap mematuhi anjuran protokol kesehatan Covid19 disetiap pertemuan.

(Boy)

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.