Terbit : 10 Oktober, 2019 - Jam : 01:02

Pengadilan Negeri Sumber Cirebon Gelar Sidang Sengketa Lahan Pembangunan Kampus ITB

Loading...

CIREBON – Pengadilan Negeri (PN) Sumber, Kabupaten Cirebon dalam sidang gugatan sengketa terkait lahan pembebasan yang direncanakan untuk mendirikan Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) di Cirebon yang berlokasi di Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, hadirkan pihak tergugat dari Tim Appraisal.

Kuasa Hukum Sarmija (SM) dkk, Dr. H. Otong Bahrudin, SH, MH didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar NKRI dan LMPI Cirebon saat usai persidangan di Kantor Pengadilan Negeri (PN) Sumber Kabupaten Cirebon menjelaskan, selama sidang akan dilaksanakan bertahap dengan menghadirkan dari ketiga pihak tergugat.

“Persidangan kali ini, Pengadilan Negeri menghadirkan tergugat pihak kesatu yakni sebagai saksi appraisal dalam menentukan mengenai nilai harga pembebasan tanah,” jelas, H. Otong usai persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu (09/10/2019).

Selanjutnya, tadi juga telah disampaikan bahwa berdasarkan surat edaran yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung (MA) disana juga sudah jelas mengenai prihal jika ada pemilik tanah yang merasa keberatan terhadap penilaian dari tim appraisal maka diberikan masa waktu selama 14 hari untuk melakukan upaya hukum.

“Pertanyaannya adalah bagaimana jika pemilik tanah tidak mengetahui pemberitahuan hasil penilaian yang ditentukan oleh tim appraisal selaku pihak yang ditunjuk dari pemerintah tentang apa konsekwensinya dan saksi menjawab tidak mengetahuinya, dari hal itulah kami merasa sangat janggal dan tidak jelas,” ungkapnya.

Disisi lain, saksi juga saat persidangan mengakui bahwa penilaian harga hanya berdasarkan hasil dari investigasi tim appraisal serta peta bidang yang diberikan oleh Agraria Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) saja tanpa melihat perbandingan harga dari masyarakat setempat.

“Warga tidak sama sekali menghalang-halangi pembangunan, sangat mendukung sekali apa yang sudah menjadi program pemerintah namun haknya tolong dibayar sesuai kesepakatan yang benar,” pungkasnya. (GW)

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.