Penetapan Perdes APBDes Mayangan, Dispesmasdes Anggap Tidak Sah, Ketua Komisi A, “Pj Bisa Batalkan”

Jember- Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jember, Tabroni, geram atas sikap BPD Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, yang merestui ulah sembrono mantan Kepala Desa Mayangan Sulimah, yakni memaksa menyewakan Tanah Kas Desa (TKD) seluas 17 hektar tahun 2021 tidak menggunakan sistem lelang terbuka.Rabu, (16/12). 

Terlebih saat Ia diberi tahu awak media, jika Perdes APBDes tahun 2021 Desa Mayangan (salah satunya Perdes tentang sewa TKD Desa Mayangan seluas 17 hektar) yang ditetapkan tanggal 7 Desember 2020, sedangkan masa jabatan Kepala Desa Sulimah habis tertanggal 8 Desember 2020, ternyata tidak dilaporkan terlebih dahulu ke pihak Kecamatan untuk dilakukan evaluasi. 

“Semua aset desa bila hendak disewakan harus dilakukan dengan sistem lelang secara terbuka, ” tegasnya.

Proses terbuka lelang sewa TKD itu, kata Tabroni, Desa membuat pengumuman kepada masyarakat, dengan pelaksana panitia lelang yang sebelumnya sudah dibentuk Kepala Desa, hal ini sesuai Permendagri nomor 01 tahun 2016,” kata Tabroni.

Tabroni menjelaskan, karena dengan dilelang terbuka banyak yang menawar dan tentu harganya akan layak, tidak tertutup terbuka. Siapa yang menawar dengan harga tertinggi dan banyak menguntungkan bagi Desa itulah pemenang lelangnya.

“Kalau tertutup kan kita tidak tahu harganya berapa dan banyak menguntungkan apa tidak bagi masyarakat desa, kemudian dimasukkan Perdes, ” katanya.

Memang, sambung Tabroni, selama Kepala Desa masih Definitif berhak melakukan apa saja sesuai dengan tugas dan kewenangan selaku Kepala Desa.Tetapi dalam melakukan setiap tindakan maka harus ada proses yang dilalui.

“Kalau misalnya dalam proses soal penyewaan aset desa itu prosesnya gak benar, ya otomatis kan gak bisa diteruskan, ” ungkap Tabroni.

Termasuk soal jabatan Kepala Desa Definitif Sulimah yang masa jabatan habis sampai dengan 8 Desember 2020, namun 7 Desember 2020 nekat menyewakan TKD dengan tidak transparan.

“Boleh saja dia melakukan kewenangan sesuai aturan, tapi soal nanti berikutnya kan masuk ke PJ, ya silahkan PJ yang proses, ” sambungnya.

Problemnya, ujar Tabroni, prosesnya bagaimana, apakah ada lelang, apakah warga sudah diberitahu, apakah ada panitia lelang, itu harus ditanyakan dulu.

“Pj nanti bisa membatalkan keputusan tersebut berita acara sewa TKD 2021, ketika dianggap keputusan tersebut tidak prosedural, ” tuturnya.

Katanya, prosedur harus dilakukan kalau mau TKD disewakan pihak ketiga ya harus dilelang.Jika gak ada lelang berarti tidak sesuai prosedur, maka PJ atau yang berwenang lainnya yang akan membatalkan hasil tersebut.

Tabroni menghimbau, agar perangkat desa melaksanakan pemerintahan desa sehari-hari diawasi oleh BPD. Maka didalam setiap pengelolaan aset desa maka harus orientasinya untuk kesejahteraan masyarakat.

Ketika aset desa ada yang disewakan, maka dipastikan bahwa itu menguntungkan bagi masyarakat.

“Artinya hasil dari sewa aset desa atau TKD tersebut benar-benar menguntungkan masyarakat, maka oleh karena itu dibuatlah aturan sebuah lelang, yang mana lelang tertinggi yang akan diberikan kepada penawar tertinggi, ” Pungkasnya.

Sementara Plt Camat Gumukmas yang baru, Fariqul Mashudi, mengatakan, sampai dengan saat ini pihaknya belum menerima laporan rancangan APBDes Desa Mayangan tahun 2021 untuk dilakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum ditetapkan, padahal yang terjadi kini sudah disahkan sebagai Perdes APBDes tahun 2021 oleh Kepala Desa Mayangan Sulimah saat ia menjabat.

“Untuk penetapan APBDes memang secara aturan harus dievaluasi oleh Kecamatan.Sedangkan yang di Desa Mayangan sampai hari ini belum juga dikirim kesini. Sehingga bisa dikatakan bahwasanya belum ada evaluasi dari tingkat Kecamatan, ” bebernya.

Fariqul menyatakan, penetapan Perdes APBDes tanpa dilaporkan terlebih dahulu ke pihak kecamatan guna untuk dievaluasi maka dianggap tidak sah.Sehingga Perdes APBDes apapun itu tetap harus dievaluasi ditingkat kecamatan.

“Kemarin kita rapat di Dispesmasdes Kabupaten sempat ditanyakan bahwasanya itu tidak sah, ” tegas Fariqul.

Atas tindakan BPD dan Kepala Desa Mayangan Sulimah menetapkan Perdes APBDes yang dinilai melanggar prosedur, kini pihaknya akan memanggil Plt Kepala Desa Mayangan.Karena Kepala Desa Definitif Sulimah kini tidak lagi menjabat, sedangkan PJ Kepala Desa belum dilantik oleh Bupati.

Selanjutnya akan mengundang Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa, BPD serta Pendamping Desa dan juga akan mengundang pihak Dispesmasdes Kabupaten untuk memfasilitasi masalah ini.

“Kita akan lakukan segera Insya Allah minggu depan, ” katanya.

Fariqul meminta, agar pelaksanaan APBDes Mayangan untuk sementara jangan dijalankan dulu, menunggu evaluasi dari tingkat kecamatan.

Karena kemarin pihak Dispesmasdes sudah menyatakan tanpa evaluasi dari tingkat kecamatan maka itu dianggap tidak sah.

Sebelumnya Ketua BPD Mayangan Yudi Jatmi Eko, dikonfirmasi awak media terkait penetapan perdes APBDes yang dinilai semua pihak melanggar prosedur serta dipaksakan sehingga terkesan melindungi mantan Kepala Desa Sulimah, Ia berdalih demi menyelamatkan anggaran.

Katanya, hal tersebut dilakukan atas petunjuk dari Dispemasdes Kabupaten Jember.Yudi menambahkan, haknya pihak kecamatan menyatakan harus dilakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum APBDes ditetapkan sebagai Perdes.

“Ya monggo apa kata kecamatan itu wajib.Dispesmasdes menyarankan untuk menggunakan kewenangan tanggungjawab dari Kepala Desa untuk menyewakan, ” ujar Yudi.

Menurut Yudi, Perdes APBDes hanya bisa ditetapkan oleh Kepala Desa Definitif.PJ Kepala Desa diangkat hanya untuk mengisi kekosongan jabatan saja, dalam rangka mempersiapkan Pilkades.PJ Kepala Desa tidak ada kaitannya dengan Perdes APBDes maupun soal sewa menyewa TKD.

Balik Ia mempertanyakan landasan hukum Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jember Tabroni yang mengatakan jika proses sewa TKD harus menggunakan lelang secara terbuka demi transparansi publik.

“Perlu kami sampaikan landasan aturanya seperti apa dan sebagainya, ” tanya Yudi.

Tapi yang jelas, terang Yudi, di Permendagri nomor 01 tahun 2016 , yang punya kewenangan dan tanggung jawab mengelola aset desa adalah Kepala Desa maksimal 3 tahun.

Yudi menegaskan, jika bulan Januari tahun depan tidak ada Perdes sewa TKD dan penetapan Perdes tidak dilakukan saat itu (7 Desember 2020) nanti bakal ada konflik dan pertumpahan darah di Desa Mayangan, karena pihak penyewa tidak memiliki kepastian dan kekuatan hukum.

“Selain itu kalau dibiarkan bisa carok,” pungkasnya.

Dilansir jempolindo.id tanggal 14 Desember 2020, Kepala Dispemades Kabupaten Jember Eko Heru Sunarso  mengaku belum mengetahui permasalahan itu.

“Saya belum tahu permasalahannya, sampai saat ini belum ada laporan masuk,” katanya.

Hanya saja, menurut Heru,  Kepala Desa yang masa jabatannya berahir sudah wajib menyelesaikan APBDes, RKPDes, dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ahir masa jabatan.

“Sedangkan asset desa di nolkan terlebih dulu untuk kemudian diserahkan kepada Pejabat (Pj) Kepala Desa,” kata Heru.

Menurut Heru pelaksanaan lelang TKD harus mengacu kepada konsideran  Permendagri 01 tahun 2016 dan Perbup Nomor 50 Tahun 2012.

Hasil sewa lahan juga seharusnya dimasukkan terlebih dulu di Kas Desa, sebagai sumber Pendapat Asli Desa (PADes) untuk kemudian pemanfaataannya diatur berdasarkan peraturan yang berlaku.

“Jika melanggar aturan ya salah itu,” tegasnya.

Saat dikonfirmasi Jempol Sulimah menjelaskan, berita yang sempat tersebar itu tidak benar. Sewa TKD Mayangan dilakukan tidak dengan metode lelang melainkan dengan apraisal (pengujian publik) yang mengacu pada Permendagri No 01 Tahun 2016.

“Semua sudah sesuai prosedur, saya hanya melaksanakan tanggung sebagai kepala desa, karena hanya kepala desa yang bisa melakukan,” jelasnya.

Tahapannya dilaksanakan sebelum masa jabatannya berahir, sedangkan tanggal 07 Desember 2020 menurut Sulimah merupakan penetapannya.

Soal uang sewa, Sulimah menjelaskan  baru akan diterima Kas Desa pada bulan Januari 2021. Besarannya sesuai klas tanah, antara 13 juta sampai dengan 35 juta perhektar.

“Saya kan sudah bukan kepala desa lagi, jadi uang sewa ya diserahkan penyewa kepada pemerintah desa, bukan kepada saya,” tegasnya. (Tahrir)

Rekomendasi
Loading...

Ruangan komen telah ditutup.