Penetapan Ketua PN Bangkalan Dicabut Seusai Ahli Waris Urip Lapor Ketua PT Surabaya

Nusantaraterkini.com (Bangkalan) – Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ahli waris Urip dalam perkara perdata sengketa tanah melawan Hannan Dkk yang sebelumnya tidak dapat diterima berdasarkan Penetapan Ketua PN Bangkalan Nomor : 1/Pen.KPN/2/2021/PN Bkl, tanggal 1 Februari 2021 Tentang Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat PK akhirnya bisa diterima. Hal ini terjadi setelah Bambang Sunyoto, kuasa hukum ahli waris Urip mengirim surat pengaduan sekaligus perlindungan hukum pada tanggal 26 Februari 2021 kepada Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya Cq Tim Pengawasan dan Pembinaan perihal dugaan pelanggaran Kode Etik dan atau dugaan pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim dalam menyikapi permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan pihaknya.

“Setelah surat pengaduan saya kirim kepada Ketua PT Surabaya, dua hari kemudian Ketua PN Bangkalan, Maskur Hidayat menghubungi saya meminta bertemu. Beliau (Maskur Hidayat) meminta maaf terkait Penetapan yang telah dibuatnya tersebut,” tutur Bambang Sunyoto, Senin (15/3/2021).

Sidang perdana PK perkara perdata gugatan Nomor 5/Pdt.G/2002/PN Bkl Jo Nomor 782/PDT/2002/PT SBY antara ahli waris Urip melawan Hannan Dkk digelar di PN Bangkalan, Senin (15/3/2021). Bertindak sebagai majelis hakim tunggal, Maskur Hidayat dengan agenda pemeriksaan Novum (bukti baru) dan pemeriksaan tiga orang saksi dari pihak ahli waris Urip yaitu Moh Hamim, Moh Ishak, dan Subaidi.

Bambang Sunyoto menjelaskan ada 10 Novum ditemukan saksi Ishak, sedangkan dua saksi lainnya menceritakan riwayat keluarga ahli waris Urip. Novum yang diajukan antara lain foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), dan Surat Keterangan Kepala Desa Larangan Glintong.

Majelis hakim tunggal Maskur Hidayat seusai melakukan pemeriksaan Novum dan mengambil sumpah 3 orang saksi dari pihak ahli waris Urip kemudian memutuskan perkara ini dikirim ke majelis hakim PK Mahkamah Agung (MA). Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangkalan terlihat mengutus salah satu pegawainya untuk memantau persidangan. Namun sayangnya pegawai BPN yang tidak mau memberitahu namanya tersebut menolak dikonfirmasi terkait maksud kedatangannya dalam sidang perdana PK perkara perdata antara ahli waris Urip melawan Hannan Dkk tersebut. (Fajar Yudha Wardhana)

 

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.