Penerima BPNT dan PKH Menjadi Korban Pungli, “Begini Teknisnya

TANGERANG,NUSANTARA TERKINI.Com – Dugaan pungutan liar (pungli) Bantuan Pangan Non Tunai Program Keluarga Harapan (BPNT – PKH) di Desa Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, terus mencuat. Ketua Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT PKH Desa Gempol Sari Acung membantah melakukan pungli saat mendistribusikan bantuan sosial pangan BPNT dan dana PKH.

“Uang yang saya terima dari KPM itu adalah uang kebersamaan. Itu hasil kesepakatan. Bukan pungli. Tidak harus ngasih Rp20 ribu. Ada kok yang ngasih di bawah Rp20 ribu. Bahkan, engga ngasihpun tidak apa,” kata Acung, saat dikonfirmasi wartawan, di rumahnya di Kampung Gempol Sari, RT 03/01, Desa Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Senin (4/1/2021).

Menurut Acung, Penarikan uang BPNT PKH berdasarkan kesepakatan bersama antara ia dengan KPM. Uang yang diterimanya digunakan untuk ongkos pengiriman bantuan sosial pangan BPNT dari agen BRILink di Desa Kedaung Barat, dan untuk membiayai kegiatan perkumpulan kelompok penerima PKH dan BPNT yang diselenggarakan setiap bulan di rumahnya.

“Uang untuk beli makanan ringan, air minum dan lain-lain,Dan untuk ongkos ngirim bansos pangan BPNT dari Agen BRILink di Desa Kedaung Barat,” jelasnya.

Dirinya menerangkan,Berita acara hasil kesepakatan antara ia dengan penerima BPNT PKH tentang uang kebersamaan, “Acung mengungkapkan, musyawarah itu tidak dibikinkan berita acara, kesepakatan hanya secara lisan.

“Tidak semua penerima BPNT dan PKH hadir dalam acara musyawarah tentang uang kebersamaan,”Kata Acung

Sementara, Suryanah, seorang penerima Bansos BPNT Desa Gempol Sari mengatakan, tidak pernah ikut acara musyawarah tentang menyepakati uang kebersamaan.

“Namun, uang kebersamaan langsung diminta Rp15 ribu setiap saya menerima bantuan sosial pangan BPNT sejak beberapa tahun lalu. Bahkan, uang kebersamaan naik Rp20 ribu pada awal Desember 2020,” tutur janda tua dua anak ini.

Selain itu, saat menerima dana PKH-pun selalu diminta uang kebersamaan, “Suryanah mempertegas pengakuan nya,Nilai uang yang diminta ketua kelompok, mencapai 10 persen dari dana PKH yang diterimanya,”ungkap nya

Ditempat terpisah, Pendamping PKH Desa Gempol Sari Ahmad Fajar Firmansyah angkat bicara, Pihak nya akan mengevaluasi kinerja ketua kelompok penerima BPNT dan PKH.

“Kita akan mengadakan musyawarah dengan penerima PKH BPNT untuk menentukan orang yang layak menjadi ketua kelompok.”tegasnya.

Bahkan saat ini, Acung sudah tidak memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) serupa kartu ATM milik penerima BPNT PKH. Biarkan penerima BPNT PKH secara mandiri ngambil dana PKH dan bantuan sosial pangan BPNT,” pungkasnya. (IJT/Man)

Rekomendasi
Loading...

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.