Pemprov Jatim Janji Pelajari Belum Terbitnya Izin UKL-UPL Budidaya Tambak Udang PT LUIS

Nusantaraterkini.com (Surabaya)– Polemik belum dikeluarkannya izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) budidaya tambak udang yang diajukan PT Lautan Udang Indonesia Sejahtera (LUIS) oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lumajang mendapat perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Demikian diungkap Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim, Agung Subagyo sewaktu dikonfirmasi dan diminta tanggapan terkait belum dikeluarkan izin UKL-UPL budidaya tambak udang PT LUIS, serta surat Mendagri kepada Gubernur di seluruh Indonesia untuk dukungan pengembangan tambak udang dan peningkatan kenyamanan berusaha budidaya udang.

“Untuk saat ini masalah izin UKL-UPL budidaya tambak udang PT LUIS yang belum dikeluarkan masih kita pelajari,” ujarnya melalui sambungan WhatsApp (WA), Senin (15/3/2021).

Budidaya udang termasuk Proyek Prioritas Strategis (Major Project) sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2020-2024. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian tanggal 10 Agustus 2020 telah menyurati Gubernur di seluruh Indonesia dengan tembusan, diantarnya beberapa Kementerian terkait, Kapolri, sampai Ketua Ombudsman untuk dukungan pengembangan tambak udang dan peningkatan kenyamanan berusaha budidaya udang. Selain itu, Kapolri pada saat itu Jenderal Idham Aziz mengeluarkan Surat Telegram kepada jajarannya tanggal 27 Juli 2020 kepada jajarannya yang isinya antara lain mendorong pemerintah daerah untuk mereduksi ketentuan dan aturan yang menghambat tumbuh dan berkembangnya pelaku usaha tambak udang sehingga hasilnya benar-benar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

“Lakukan tindakan tegas terukur terhadap semua pihak yang menganggu dan menghambat program-program pemulihan ekonomi sosial, dimana salah satu contohnya adalah program budidaya udang di seluruh Indonesia,” bunyi perintah Kapolri dalam Surat Telegram tersebut.

Sebelumnya, Kepala DLH Kabupaten Lumajang, Yuli Haris, Rabu (3/3/2021), menjelaskan semua persyaratan perizinan UKL-UPL budidaya tambak udang PT LUIS sudah lengkap, hanya tinggal surat kesepakatan bersama dengan Kepala Desa (Kades) Selok Anyar.

Yuli, begitu sapaan akrabnya, menyatakan surat kesepakatan bersama itu merupakan salah satu syarat terbitnya UKL-UPL, dimana masyarakat Desa Selok Anyar melalui Kades Selok Anyar meminta akses jalan kepada PT LUIS, tetapi pihak PT LUIS belum menyetujui dan sudah mengirimkan surat keberatan. Ia menerangkan lembar saran, pendapat, dan tanggapan selain sebagai syarat dikeluarkannya izin UKL-UPL, juga bermaksud menghindari terjadinya konflik antara PT LUIS dengan masyarakat sekitar.

Mengenai lamanya proses perizinan seperti dikeluhkan PT LUIS, Yuli berdalih pihak yang diberi kuasa PT LUIS mengurus perizinan bernama Agus Sulistiono ternyata telah mengundurkan diri dari PT LUIS, sehingga pihak DLH Kabupaten Lumajang tidak mengetahui kemana harus menghubungi pihak PT LUIS yang diberi kuasa baru untuk mengurus perizinan.

Yuli menegaskan DLH Kabupaten Lumajang tidak menghambat perizinan PT LUIS dan bekerja sesuai prosedur atau aturan yang berlaku. Ia berjanji segera mempertemukan PT LUIS dengan Kades Selok Anyar supaya semua masalah bisa diselesaikan. (Fajar Yudha Wardhana)

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.