Wartawan Nusantaraterkini.com Terdaftar di Box Redaksi, Untuk Bergabung menjadi wartawan seluruh indonesia Hubungi : +62 822-8273-3432

Pemkab Tangerang Tunda Tampung Sampah Tangsel

Loading...

Kabupaten Tangerang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menunda menerima sampah Tangsel. Lantaran, sejumlah masyarakat sekitaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kecamatan Mauk menolaknya.

Pelimpahan sampah Tangsel dikarenakan TPA Cipeucang, Kecamatan Serpong, Kota Tangsel longsor pada akhir bulan Mei lalu. Akhirnya, aktivitas penampungan terkendala dan terpaksa mencari lokasi sementara penampungan sampah.

Bupati Tangerang Zaki Iskandar menyatakan sudah melakukan kajian dan melihat aturannya, setelah didalami kembali. Ternyata ada dampak sosial. Masyarakat sekitaran TPA Jatiwaringin menentang sampah Tangsel dibuang kesana.”Warga menolak pelimpahan sampah Tangsel. Jadi, kami mempertimbangkan lagi untuk menampungnya,” katanya saat ditemui di ruangannya, Rabu (12/8/20).

Zaki menambahkan adanya dampak sosial tersebut, alasan kuat Pemkab melakukan pengkaijian ulang. Soalnya, bila sampah bertambah yang merasakan langsung masyarakat terutama sekitaran lingkungan TPA.”Saya harus mendengar aspirasi sosial masyarakat. Jangan sampai ujung-ujungnya merugikan warga,” terangnya

Kerjasama penampungan sampah Tangsel, sambungnya, tahun ini belum bisa beroperasional. Meskipun memang tataran pemerintah daerah telah menyetujuinya.”Selain penolakan warga. Alasan lainnya, kami juga tengah merevisi Peraturan Bupati (Perbup) tentang retribusi sampah Tahun 2008,” jelasnya

“Terutama nilai penarikan retribusi sampah yang masuk ke TPA Jatiwaringin. Retribusi sekarang, Rp150 ribu perton. Itu, akan dinaikkan menjadi 380 ribu perton dan sekarang Perbupnya, masih dikaji,” tambahnya.

Terpisah, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang Muhamad Amud, S.Sos berpendapat, langkah Bupati Tangerang Zaki Iskandar untuk mempertimbangkan kembali menampung sampah dari Tangsel sudah tepat. Hal ini sebagai bukti perhatian Pemkab terhadap aspirasi masyarakat.

“Kalau keputusan menolak atau menerima, itu kewenangan eksekutif. Namun semua keputusan yang akan diambil, pastinya melalui kajian yang mendalam.tutur nya.

Pemerintah Daerah punya OPD teknis, yaitu Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup untuk mengkaji plus-minusnya. Pemerintah daerah pasti akan mengutamakan dan memperhatikan keinginan masyarakat Kabupaten Tangerang.” pungkasnya.(Man)

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.